Hidup Mati Penulis & Karyanya (5) :
Pramoedya Ananta Toer – Penuding Tertuding
Oleh : A.Kohar Ibrahim
SIAPA pun, teman ataukah lawan, akan kisruh – jika asal-asalan atau malah serampangan saja – dalam melakukan penilaian atas aktivitas-kreativitas Pramoedya Ananta Toer jika tanpa memahami sikap-pendiriannya yang mendasar. Didasari pada ideologi humanismenya yang hakiki. Terbuktikan oleh keberanian dan keteguhannya memperjuangkan dan menjaga Kemerdekaan rakyat dan bangsa Indonesia serta sekalian umat manusia di bumi yang bundar ini.
Di jelujur jalur perjuangan membina peradaban manusia, jejak langkah Pram begitu jelas jemelas bertandakan ke-itegritas-an dan kekonsistenan serta keteguh-beraniannya. Jujur, teguh dan berani karena benar membela kebenaran dan keadilan serta benarnya akan keberpihakan pada rakyat dan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, jika diperhatikan sikon obyektif tahun 1950-60-an, memang wajar saja Pram ikut gerakan kebudayaan bernama Lekra.
« Meski diejek hasil karyanya jelek setelah masuk Lekra ; malah dituding sampai masuk penjara pun, Pram tetap cuek aja, yah ? »
« Pram bukannya kapok menjadi tokoh Lekra, malah bangga. Seperti diutarakannya sendiri : ‘…Menurut gambaran Orde Baru, LEKRA adalah organisasi kejahatan. Sampai sekarang aku tak pernah menyesal menerima pengangkatan sebagai anggota pleno LEKRA, kemudian diangkat jadi wakli wakil ketua Lembaga Sastra, dan salah seorang pendiri Akademi Multatuli, semua disponsori oleh LEKRA. Malahan aku bangga mendapat kehormatan sebesar itu…’. Demikian penegasan Pram dalam salah sebuah makalahnya yang terbaik, berjudul Maaf Atas Nama Pengalaman, tahun 1991. Makalah yang tentu saja tak mungkin disiar pers Indonesia yang dihegemoni penguasa Orba. Tapi di luarnegeri, kami beruntung turut menyiarkannya di Majalah ARENA nomor 7, 1990-1992 (Culemborg), yang saya editori sendiri. »
« Pram juga tidak takut jadi tokoh Lekra yang dianggap organisasi kebudayaan PKI, yah ? »
« Iya. Dalam makalahnya itu, Pram juga menegaskan, tidak mengurangi kebanggaannya sekiranya benar bahwa Lekra itu organisasi mantel PKI. Partai terlarang, sekalian ideologi Marxisme, Leninisme, Komunisme. Karena, menurut Pram, semua itu adalah momok yang dibikin-bikin oleh sang Penguasa sendiri untuk menjadi ketakutannya sendiri. Momok bikinan Penguasa Orba sekalian pendukung setianya, barang tentu. »
« Pendukung setia Orba, maksud Anda termasuk orang-orang Manikebu, yah ? »
« Iya, dong. Dalam memusuhi Pram dan Lekra,
mereka ‘kan kongkalingkong ! »
“Kongkalingkong? Maksud Anda? Bisa dijelaskan?”
“Iya kongkalingkong dengan manuver politiko-budaya. Seperti adanya Manfes Kebudayaan atau Manikebu dan KKPI. Semua itu merupakan kongkalingkong untuk menghadapi ofensif kaum progresip revoluisoner di bawah pimpinan Bung Karno. Dalam mana, di bidang kebudayaan, Lekra ambil bagian aktif di samping LKN dan Lesbumi serta kekuatan pendukung garis
politik Bung Karno lainnya. Yakni berjuang demi Kemerdekaan penuh dalam politik, Berdikari di bidang ekonomi dan Berkepribadian Nasional di bidang kebudayaan. Garis politik yang bertolak belakang dengan kepentingan politiko-ekonomi-militer-kebudyaan kaum nekolim dan kacung-kacungnya di dalam negeri.“
„Hah? Kacung-kacung Nekolim?“
„Iyalah. Maksudku yang langsung-tak-langsung menjalankan tongkat-komando politik reaksioner yang kami lawan. Dan di bidang kebudayaan, yang memposisikan diri sebagai lawan kami, iyalah kaum Manikebu/KKPI itulah. Mereka yang pura-pura a-politik dan kibar-kibar panji „humanisme universil“ segala. »
« Tapi itu kan hak mereka. Seperti Pram atau Anda atau Lekra atau LKN dan yang lainnya yang menganut ‘seni berpihak’. Mereka itu ‘kan mereaksi slogan ‘Seni untuk Rakyat’ dan ‘Politik adalah Panglima’. Tak?”
“Iya. Itu hak masing masing. Tapi yang jadi soal, yang kami kecam bukan hak-nya belaka, melainkan ke-pura-pura-annya yang berbahaya. Seperti kasus Manikebu-KKPI itu kan bukan sekedar soal kebudayaan, melainkan politik. Manikebu itu dan juga KKPI adalah manifes politik dan aksi politik. Dan mereka anti slogan “politik adalah panglima”? Huh…! Kalau kami, kata “panglima” itu sekedar kiasan, wacana. Tapi mereka? Politik yang mereka jadikan panglima itu memang politik politisi beneran. Bukan panglima sih, melainkan: Jendral! Tegasnya: mereka mem-panglima-kan politik kaum militeris dengan pangkat Jenderal Jenderal. Manikebu dan KKPI itu takkan pernah ada tanpa politik politisi militeris kaliber Jendral!“
„Hah?“
„Iya. Memang iya. Bahayanya di situ. Pura-pura a-politik namun menjalani politik yang paling kotor dan keji. Selaras garis politik kaum nekolim pimpinan AS. Komat-kamit humanisme, belagak jadi pembela Pancasila, tapi perbuatannya bertentangan dengan isi Pancasila – terutama sekali dalam sila perikemanusiaan. Buktinya apa ? Penegakkan rezim Orba itu – singgasana-nya, melampung di telaga darah dan airmata jutaan korban manusia. Bukan satu, bukan hanya 7, melainkan jutaan jiwa manusia – tewas maupun menderita sengsara. Tanpa pembuktian mereka itu berdosa apa. »
« Hooh… »
« Iya, memang begitulah kenyataannya. Anda tak usah terlalu terheran-heran sembari geleng pala dan naikkan alis gitu. Coba renungkan skala dan dampak segala kejahatan politiko-ekonomi-militer-budaya yang mereka lakukan itu. Selama tiga dasawarsa lebih kejayaan rezim Orba dan sesudahnya… Oleh karena itu, semuanya itu perlu diingat, ditelaah sebaik-baiknya. Demi tegaknya kebenaran dan keadilan. Demi dihormatinya HAM.»
« Hooh… »
« Saya memang memposisikan diri sebagai salah seorang yang menghargai Hak Hak Azasi Manusia. Oleh karenanya saya mengecam terjadinya aksi kekerasan berdarah hingga nyawa manusia tercabut begitu saja – secara sewenang-wenang, apalagi tanpa dosa apapun. Iya, saya tegaskan : nyawa manusia. Tak peduli apakah nyawanya sang jendral ataukah Wong Cilik atau Marhaen. Dan korban adalah korban – apakah yang bisa diitung dengan jari-jemari tangan atau pun yang massal hingga jutaan jumlahnya ! Dan secara matematika : jumlah yang segelintir itu nggak bisa dibesar-besarkan hingga menutup atau apalagi melupakan yang syak-gunung agung ! » *** (4.11.2007)