Kolokium - Mencari Jawaban dalam Etnofilsafat

Harian "Kompas" bersama Departemen Filsafat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia menyelenggarakan sebuah kolokium bertema "Individuasi di Tengah Globalisasi", dengan narasumber Prof Toeti Herati Noerhadi, Rocky Gerung, dan Vincent Jolasa dari Universitas Indonesia, kemudian Franz Magnis-Suseno dari Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara dan Martin Sinaga dari Sekolah Tinggi Teologia Jakarta.
Itulah ikatan-ikatan primordial yang semakin menguat, yang melahirkan intimidasi, diskriminasi, dan kekerasan. Bagaimana filsafat menjawab situasi ini? Globalisasi menghasilkan kontradiksi-kontradiksi. Di satu sisi terjadi de-tradisionalisasi dan berkembangnya kosmopolitanisme. Di sisi lain menguatkan konservatisme dan memicu identitas baru yang memproduksi berbagai kemungkinan.
Ketegangan dan kekerasan merebak, dipicu oleh disparitas ekonomi dan kehancuran sumber daya alam, yang tidak seluruhnya tertampung dalam instalasi demokrasi yang sedang dibangun. Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah seperti menjadi amunisi untuk melegitimasi segala tindakan atas nama adat, budaya, tradisi, yang bercampur baur dengan keyakinan, dan agama untuk menegaskan perbedaan satu dengan yang lain.
Kekerasan berbasis keyakinan komunal, politik identitas, toleransi bersyarat, masalah tanggung jawab bersama yang melintasi sekat-sekat primordial, keberwargaan (citizenship) global, dan kosmopolitanisme adalah persoalan yang perlu direnung dalam memikirkan filsafat di tengah lokalitas. Ada dua modus besar dalam hubungan filsafat dan lokalitas. Pertama, filsafat yang mencoba merayakan lokalitas, artinya mengangkat lokalitas nilai-nilai adiluhung yang perlu dikembangkan pada iklim modernitas.
Ini menyalahi proposal John Rawls mengenai demokrasi, yang berangkat dari sensitivitas sosial untuk melindungi mereka yang marjinal. Sinisme karena demokrasi (baca: reformasi) di Indonesia gagal membawa perbaikan ekonomi rakyat sangat mudah tersalur ke dalam pencarian jati diri moral yang menganggap demokrasi tak mampu memberi kepastian akan kemakmuran. Muncul pandangan, hanya sistem nilai komprehensif, terutama yang berbasis agama, yang dianggap mampu menjamin keadilan dan kesejahteraan. Pada titik ini ada semacam rasa aman kultural untuk mendasarkan pencarian makna itu pada tema multikulturalisme. Etnofilsafat terkait dengan itu. Multikulturalisme menyingsing pada masa kolonial dan berkembang sejak periode pascakolonial dengan tokohnya, antara lain, Edward Said. Lokalitas dalam konteks itu terkait dengan politics of difference yang bersifat kultural dan memperjuangkan pengakuan hak.
Di dalam democratic citizenship, tak ada soal mayoritas-minoritas-marjinal, karena hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya warga negara dilindungi secara sama utuhnya satu dengan yang lain. Pendekatan ini adalah tawaran karena doktrin komprehensif agama ataupun etika tak mampu meredam kekerasan atas nama politik identitas yang terus-menerus terjadi. Tuntutan terhadap pengakuan identitas seharusnya diartikulasikan sebagai perjuangan politik untuk menjamin representasi demokratik, bukan untuk menyelenggarakan suatu local truth dengan demokrasi sekadar berfungsi sebagai lapangan pertandingan tanpa batas.