Pada bulan Agustus 1970 saya bersama Kepala Komunikasi/Sandi Deplu Sdr Drs Gunawan dan Drs Ekonomi Nazarudin berangkat ke LN
untuk memasang alat-alat komunikasi SSB di berbagai
negara yang
Pada waktu
itu dinilai penting untuk mengamati gerakan komunis sedunia, sisa G 30 S/PKI serta RMS dan OPM di LN....” Itu adalah sekelumit pengalaman
intelijen Mayjen (Purn) Inf RM Jono Hatmodjo yang ditulis
dalam bukunya ”Intelijen Sebagai Ilmu” terbitan Balai Pustaka tahun 2003. ono sendiri dalam bukunya berpendapat, di Indonesia semestinya kegiatan intelijen di tingkat nasional dikoordinasikan oleh Bakin karena namanya adalah Badan Koordinasi Intelijen Negara. Akan tetapi, dalam kenyataannya organisasi ini menjadi kabur sejak ketiga fungsi intelijen (penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan) baik di Bakin atau BIA (Badan Intelijen ABRI) tidak lagi diabdikan pada kepentingan nasional, melainkan untuk menegakkan kepentingan kekuasaan dan mempertahankan kemapanan Orde Baru.Seiring dengan berkembangnya demokrasi pascakejatuhan rezim Soeharto, pada era
reformasi ini Bakin telah divalidasi menjadi Badan Intelijen Negara (BIN) dan BIA menjadi Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia (Bais TNI). Namun, wacana intelijen mengemuka karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 9 Juni lalu menghidupkan kembali salah satu ujung tombak terbawah intelijen, yaitu Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) dan Badan Koordinasi Intelijen Daerah (Bakorinda). Rintisan reformasi intelijen itu sebetulnya sudah dimulai Presiden Megawati Soekarnoputri dengan menerbitkan sejumlah keputusan presiden dan instruksi presiden untuk menyempurnakan organisasi dan mekanisme kerja intelijen, terutama BIN sebagai intelijen sipil.Sesat Menurut buku Jane’s Sentinel Security Assesment (Nomor 15 Tahun 2004), tanpa hadirnya lembaga-lembaga penyaring yang tersentralisasi, seperti Komite Bersama Intelijen (Joint Intelligence Committe) di Inggris, Bais melapor langsung produk intelijennya kepada Markas Besar TNI, dan pada saat yang sama BIN dan Polri melapor langsung ke presiden. Kondisi ini dinilai akan menciptakan kemacetan informasi dan kemungkinan produk intelijen yang penting menjadi sesat atau terdistorsi. Untuk melaksanakan reformasi secara menyeluruh terhadap intelijen tersebut, 10 pakar yang tergabung dalam Kelompok Kerja Indonesia untuk Reformasi Intelijen Negara berinisiatif membuat RUU Intelijen ”versi masyarakat sipil”. Andi Widjajanto dari Pokja Intelijen menuturkan, untuk membuat RUU Intelijen itu, Pokja Intelijen membuat perbandingan dengan reformasi intelijen di negara lain, terutama Yugoslavia dan Afrika Selatan, karena keterlibatan masyarakat sipil yang luas dalam melaksanakan reformasi intelijennya. Menurut Pokja Intelijen, alasan politik dari mendesaknya UU Intelijen itu karena telah adanya pergeseran watak tertutup represif dari kegiatan dan dinas intelijen negara ke watak yang sesuai dengan kebutuhan proses konsolidasi demokrasi di Indonesia. Konsolidasi demokrasi di Indonesia membutuhkan suatu sistem intelijen negara yang memungkinkan adanya transparansi dan akuntabilitas terhadap seluruh aktivitas dinas intelijen negara.
Ringkasan lain tentang Reformasi Intelijen: "Velox Et Exactus"