PANCASILA sepertinya lamat-lamat telah menjadi sisa sejarah masa lalu yang telah terkubur
dalam ingatan kolektif kita. Sakralisasi dan mitologisasi Pancasila telah menjadi barang usang, teronggok tanpa daya dalam ruang sejarah nasional.
Dalam otobiografinya, Soeharto mengatakan, "Hanya pegawai negeri dan anggota ABRI yang memahami Pancasila, UUD 1945, dan GBHN yang akan dapat mengemban tugas
sebagai abdi negara dan abdi masyarakat
dengan baik."
Pertama, ide menempatkan Pancasila sebagai perekat entitas masyarakat Indonesia yang heterogen disalahartikan elite penguasa masa Soeharto; ia digunakan sebagai pelebur heterogenitas
itu sendiri yang berakibat pada tersingkirnya kelompok-kelompok minoritas yang secara ideologis paralel dengan Pancasila, namun secara terminologis berbeda.
Ormas Islam dan partai
politik yang didukung umat Islam saat itu, seperti PPP, menyatakan keberatannya dengan asas dasar yang dinilai menempatkan asas Pancasila di atas asas Islam. Kedua, pemasyarakatan Pancasila melalui penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) merupakan upaya pembangunan bidang ideologi massal (Soeharto, 1989: 338) melalui upaya kognitif-teoretis.
Di satu sisi pemerintah menginginkan agar masyarakat Indonesia memahami dan melaksanakan isi Pancasila secara konsekuen, di sisi lain pejabat dan petinggi negara melacurkan kekuasaannya tanpa ada kontrol dari instrumen hukum. Mereka mengangkangi jiwa Pancasila itu sendiri.
Sebuah ironi jika Pancasila sebagai ideologi nasional dan sebagai falsafah hidup bangsa, justru digunakan
untuk bangsa ini. Pendekatan indoktrinasi kognitif-teoretis dalam menyebarluaskan Pancasila sudah bukan zamannya lagi. Memanipulasi Pancasila sebagai kendaraan politik dan referensi absolut untuk melenyapkan lawan politik, sudah tidak sesuai lagi bagi kondisi Indonesia kekinian yang lebih demokratis. Pancasila ke depan adalah Pancasila yang dapat ditransformasikan ke dalam atmosfer praksis tanpa dibungkus formalitas semu yang mengaburkan semangat Pancasila sendiri.
Revitalisasi Pancasila akan terlaksana dengan sukses, bila para penyelenggara dan petinggi negara mau dan mampu menunjukkan komitmennya dalam mengemban amanat rakyat. Revitalisasi Pancasila bukan bermakna menempatkan Pancasila sebagai komoditas politik untuk meraup dukungan rakyat; komoditas yang hanya menyentuh harfiah Pancasila, bukan hakikat dan nilai yang dikandungnya. Di samping itu, kontrol kritis yang konstruktif terhadap pengamalan jiwa Pancasila hendaknya bisa dibangun melalui keterbukaan dan transparansi untuk menggapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ringkasan lain tentang Dekonstruksi Ideologi Nasional