Istilah genjer-genjer, bersih lingkungan, ganyang, setan desa/kota dan Dewan Jenderal, serta kesan Partai Komunis Indonesia
(PKI) sadis-brutal merasuki alam bawah sadar generasi 1980-an.Hal ini memuaskan keingintahuan generasi 1980-an tentang apa itu komunisme dan sepak terjang PKI, meski sempat di-sweeping dan ditentang massa anti-ajaran komunis. Madiun Affair 1948 dibuka di Solo akibat konflik horizontal antara Front Demokrasi Rakyat dan PKI pimpinan Amir Syarifuddin/Muso yang didukung Brigade 29 dan Tentara Laut Republik Indonesia, dengan Gerakan Revolusi Rakyat pimpinan Tan Malaka/Rustam Effendi didukung Divisi Siliwangi dan Barisan Banteng.
PKI hidup lagi, bahkan pada Pemilu 1955, PKI masuk empat besar partai pemenang Pemilu selain PNI, Masyumi, dan NU. Peristiwa G-30-S/1965 dibuka dengan penculikan dan pembunuhan para jenderal Angkatan Darat oleh Pasukan Cakrabirawa, dini hari 1 Oktober 1965, adalah konflik horizontal dan vertikal paling misterius yang mengubah tatanan
sejarah, politik, ekonomi, dan sosial bangsa Indonesia.
Beberapa fakta, seperti Sentral
Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, Barisan Tani Indonesia, dan Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) ternyata secara organisasi tak pernah berafiliasi dengan PKI. Penggambaran Gerwani sebagai organisasi kaum pelacur penyiksa Jenderal TNI AD di Lubang Buaya, hingga kini tak terbukti.
Stigma PKI dituduhkan pada sekumpulan anak muda idealis yang tergabung dalam Partai Rakyat Demokratik, yang aktif dalam mimbar bebas PDI, dituduh pemerintah dalang kerusuhan massa 27 Juli. Seluruhnya tak terbukti! Pada kasus Subari dugaan sebagai eks tahanan politik golongan C dan terlibat tak langsung peristiwa Madiun 1948, berdasarkan sejarah, bukan orang yang pantas dibutakan cita-cita politiknya.
Saat itu ada keterlibatan Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) yang berafiliasi dengan PKI, namun sejarah menyebutkan, Pesindo akhirnya bergabung Laskar Hizbullah, Barisan Pemberontak Republik Indonesia, dan Barisan Banteng ke dalam organisasi Ikatan Angkatan Perang Luar Formasi yang berjuang melawan Agresi Belanda II, lagi-lagi kenyataan sejarah yang kontradiktif.
Sampai kapan hegemoni ideologi oleh pemerintah akan bertahan, sedangkan demokrasi yang sehat mensyaratkan adanya ruang politik publik yang sehat dan bebas melalui rekonsiliasi ideologi.