Pada suatu waktu ketika kami datang (
dari Menumbing, Muntok) ke Pangkal Pinang untuk
bertemu KTN yang datang dari Jakarta, Mr Gafar Pringgodigdo berkata: "Aku merasa ada dua sumber percaturan internasional di dunia ini, yaitu (di) United Nations dan Bangka."
Pesanggrahan eks milik Banka Tin Winning alias BTW (cikal bakal keberadaan PT Timah di Pulau Bangka dan Belitung) yang dijadikan oleh Belanda sebagai
tempat pembuangan para pemimpin bangsa Indonesia di awal kemerdekaan (1949) itu kembali senyap. Angin yang berembus dari arah Selat Bangka terasa sejuk, menambah kemolekan pemandangan dari Bukit Menumbing di waktu senja. Di laut lepas ada kapal tanker melintas. Pantai Sumatera dengan hutan bakaunya terlihat samar di kejauhan, sementara di arah timur laut tampak lanskap kota Muntok seperti terhampar di ujung cakrawala.
Di kanan-kiri jalan yang hanya bisa dilewati satu kendaraan itu tampak akar-akar rotan menjulur di antara rimbunnya pepohonan. Setelah melewati pos penjagaan di kaki bukit, kendaraan terus meluncur di jalan datar menuju
Wisma Ranggam yang berada di pinggiran kota Muntok.
Kolam renang yang dulu ada di lokasi tanah datar di bagian bawah sudah berganti menjadi tempat bersantai dengan bangku-bangku tamannya. Tak kalah mengenaskan adalah keberadaan menara-menara untuk sarana telekomunikasi dan stasiun pemancar siaran televisi di zona inti kawasan cagar budaya ini. Kenyataan itu jelas merusak lanskap keseluruhan situs bersejarah tersebut. Sementara bangunan Wisma Ranggam, yang pada 2003 dipugar oleh Balai Kajian
sejarah Peninggalan Purbakala yang berkedudukan di Jambi, lebih tidak terurus lagi. Bahkan, pada hari-hari menjelang peringatan Kemerdekaan RI beberapa waktu lalu, kamar-kamar di Wisma Ranggam yang dulu digunakan Bung
Karno dan para pemimpin bangsa ketika diasingkan di pesanggrahan ini digunakan sebagai tempat menginap anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Bangka Barat.
Meja di dapur yang dulu digunakan sebagai tempat berunding menjelang persetujuan Roem-Royen pun kini entah ada di mana. Ironis! Itulah kata yang paling tepat untuk mengungkapkan kegetiran kalangan sejarawan yang ikut dalam Lawatan Sejarah Nasional IV/2006 di Pulau Bangka, 15-19 Agustus 2006.
Tanpa
pembicaraan-pembicaraan awal antara Soekarno-Hatta dan utusan dari Komisi Tiga Negara atau KTN (Belgia, Australia, Amerika Serikat) di tempat pengasingan mereka di Muntok, kata Susanto Zuhdi, perundingan Roem-Royen di Jakarta (22 April 1949) serta Konferensi Meja Bundar (29 Oktober 1949) di Den Haag mungkin saja tidak menelurkan pengakuan kedaulatan seperti yang akhirnya bisa kita baca dalam sejarah.
etika Perdana Menteri Belanda Drees meminta Hatta datang ke Jakarta untuk suatu pembicaraan—seperti yang telah ia lakukan dengan Sjahrir yang didatangkan dari tempat pengasingannya bersama Bung Karno di Parapat; sebelum akhirnya Bung Karno bersama Agus Salim dipindahkan ke Bangka pada minggu pertama Januari 1949—Bung Hatta berkata, "Bukan aku yang perlu dengan PM Drees, tetapi mungkin ia yang perlu dengan aku. Sebab itu ia mesti datang ke Bangka." Setelah didahului kedatangan utusan dari KTN, yakni Critchley dari Australia dan Cochran dari AS, pembicaraan-pembicaraan awal pun dirintis. Melalui Cindy Adams, Bung Karno melukiskan bahwa sejak itulah dimulai apa yang ia sebut sebagai iring-iringan panjang dari diplomat dan kurir menuju Muntok, kota tambang timah yang sunyi di Pulau Bangka.
Apa yang digambarkan Lambert Giebels (2001:475) bahwa pengasingan mereka di Bangka ketika itu lebih mirip masa liburan daripada masa tahanan, kini benar-benar hanya tinggal dalam catatan sejarah di buku-buku biografi. Apalagi ketika sejarah yang ditulis pun hanya menempatkan masa pengasingan itu tak lebih dari sekadar catatan kaki....
Ringkasan lain tentang (Gagal) "Bertemu" Bung Karno di Wisma Ranggam