PERHELATAN akbar Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia di Batu, Malang, 13-15 Juli 2003 kali ini, berlangsung di tengah polemik keberadaan kontrak IMF di Indonesia. Karena itu, mau
tidak mau topik
ini menjadi amat strategis untuk dikemukakan. Tidak heran, banyak pihak mengharapkan dikeluarkannya sikap tegas
dari para sarjana ekonomi Indonesia atas isu ini. Meski pemerintah semula ragu, bahkan maju-mundur menyikapinya, sebenarnya akhir-akhir ini sudah
ada tanda-tanda "kemajuan", pemerintah sudah berancang-ancang untuk
keluar dari kontrak IMF.
Sekali lagi perlu digarisbawahi, kita akan keluar dari kontrak IMF, bukan keluar dari keanggotaan. Keraguan terhadap sikap pemerintah ini wajar karena dalam berbagai statement-nya, pemerintah terlihat tidak cukup tegas bersikap. Kalaupun ada pernyataan keluar dari kontrak IMF, biasanya
masih diembel-embeli pernyataan, "sambil menunggu rekomendasi tim exit strategy yang terus bekerja".
Ibarat orang yang sempat dirawat di gawat darurat (intensive care unit/ ICU), lalu menjalani terapi penyembuhan, pasien tidak bisa keluar dari rumah sakit dengan "lenggang kangkung", seolah tidak pernah sakit berat. Meski sudah diizinkan pulang, pasien masih harus berobat jalan, minum obat, diet ketat, dan check up. Ada beda antara "rawat inap" dan "rawat jalan". Saat "rawat inap" di rumah sakit, pasien dikelilingi tim dokter dan tenaga medis yang mengawasi program penyembuhan.
ondisi ini juga jauh lebih baik daripada di awal krisis yang hanya sekitar 14 miliar dollar AS. Kuatnya posisi cadangan devisa juga diperkuat surplus ekspor (neraca perdagangan) yang mencapai 2 miliar dollar AS per bulan. Belum lagi mengalirnya modal dari luar negeri (capital inflow). Laju inflasi tahun ini diperkirakan sekitar sembilan
persen atau jauh lebih rendah daripada saat puncak krisis, 77 persen tahun 1998. Suku bunga turun drastis. Kini bunga SBI 9,23 persen dan deposito sekitar 9-10 persen, atau jauh lebih rendah daripada suku bunga deposito "gila-gilaan" tahun 1998 yang mencapai 70 persen.
Konsekuensinya, ada beban pembayaran Rp 60-an triliun/tahun guna membayar bunga obligasi rekap, yang dananya diambil dari APBN. Secara normatif-teoretis, beban ini bisa menjadi ringan bila pemerintah mampu menggelembungkan APBN menjadi besar sehingga angka pembayaran bunga Rp 60 triliun menjadi relatif kecil. Namun, kapan kita bisa menggelembungkan APBN dan PDB sehingga beban itu terasa ringan? Pasti tidak dalam waktu singkat. Artinya, tekanan fiskal yang berat masih akan menjadi agenda panjang perekonomian Indonesia. Dari paparan singkat angka-angka dan inventarisasi masalah yang ada, secara jujur dapat dikatakan, ada sejumlah indikator yang membaik, namun ada sejumlah indikator lain yang secara struktural masih jelek, dan kejelekan ini masih akan berkepanjangan.
Penarikan dana IMF model begitu hanya akan menyerupai upaya orang untuk menarik taplak meja tanpa lebih dulu membenahi cangkir dan gelas yang terserak di atasnya. Berbagai komentar IMF yang mengemuka di media massa dan hasil perbincangan saya secara pribadi dengan David Nellor di Jakarta menunjukkan, IMF masih peduli dan welcome untuk membantu kita, sekalipun kelak tidak ada lagi letter of intent yang ditandatangani. Saya yakin, mereka adalah dokter yang tidak akan membiarkan pasiennya yang sudah pulang dan dirawat di rumah, kembali terjungkal dan keleleran. IMF juga berkepentingan agar pasiennya lekas sembuh dan keluar dari rumah sakit. Keterlaluan bila ada dokter yang senang pasiennya berlama-lama mendekam di rumah sakit, sementara keluarganya tak kuat mengongkosinya lagi.
Ringkasan lain tentang Keluar dari Kontrak IMF secara Elegan