Doktrin
politik luar negeri "bebas aktif", yang sampai
sekarang masih tetap dianut Republik Indonesia, merupakan buah pikir
Hatta, yang dicetuskannya pertama kali
dalam rapat KNIP di Yogyakarta
tanggal 2 September 1998 (H Roeslan Abdul Gani, The Origins of the
Concept ''Free and Active'' in Indonesian Policy, Indonesian Quaterly,
Vol.IV No.1, October 1975). Doktrin "bebas
aktif" ini merupakan tanggapan dan strategi Indonesia yang sedang
memperjuangkan kemerdekaan menghadapi Perang Dingin, yang membelah
dunia dalam dua
blok ideologi yang saling bertentangan.Kelompok kiri menginginkan agar Indonesia bergabung
dengan Blok Komunis yang sangat anti-Barat untuk memperkuat perjuangan
melawan Belanda yang merupakan anggota Blok Barat.
Mengingat Blok Barat terdiri dari banyak
negara bekas penjajah,
sementara Indonesia memiliki semangat nasionalisme dan antipenjajahan
yang sangat tinggi,
tidak banyak pihak yang waktu itu menginginkan
supaya Indonesia bergabung dengan Blok Barat.
Dalam arti lebih luas politik luar negeri yang
bebas menunjukkan tingkat nasionalisme yang tinggi, yang menolak keterlibatan
atau ketergantungan terhadap pihak luar yang dapat mengurangi
kedaulatan Indonesia.GNB merupakan alternatif bagi negara-negara yang tidak
ingin terlibat langsung dalam Perang Dingin, umumnya negara-negara
berkembang, dan pernah menjadi kekuatan yang cukup diperhitungkan dalam
politik internasional. Peran aktif Indonesia dalam gerakan
Asia-Afrika dan Gerakan Nonblok menjadikan Indonesia sebagai salah satu
juru bicara negara berkembang.
Walaupun doktrin politik luar negeri bebas aktif yang dicetuskan Hatta
disepakati bangsa Indonesia sebagai strategi yang tepat, guna menjamin
kedaulatan bangsa dan mengoptimalkan peranan Indonesia di panggung
regional dan internasional, pada kenyataannya mengimplementasikan
doktrin tersebut tidaklah mudah. Sebagai negara yang baru merdeka dari penjajahan
Belanda dan Jepang, masyarakat Indonesia umumnya sangat nasionalis dan
peka terhadap intervensi asing, sehingga tidak ingin tergantung pada
kekuatan luar. Di lain pihak, sebagai negara
berkembang dengan segala keterbatasannya, Indonesia mau tidak mau harus
berpaling kepada negara-negara industri maju, yang umumnya merupakan
negara-negara bekas penjajah, apabila hendak memajukan pembangunan
ekonomi. Dilema ini sangat dirasakan oleh Indonesia, sehingga
orientasi kebijakan luar negeri menjadi suatu hal yang memiliki makna
penting dalam kehidupan bangsa dan negara secara keseluruhan, dan
memberi warna tersendiri pada suatu pemerintahan (Franklin B Weinstein,
Indonesian Foreign Policy and the Dilema of Dependence, From Sukarno to
Suharto, Cornell University Press, Ithaca and London, 1976).
Distorsi
Tidak kalah pentingnya, doktrin politik luar negeri bebas aktif yang
tidak membenarkan Indonesia memihak pada satu blok mengalami distorsi
ketika Indonesia berkonfrontasi dengan negara-negara Barat dan pada
saat bersamaan menjalin hubungan yang semakin erat dengan negara-negara
komunis.
Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Soekarno menganggap
negara-negara Barat sebagai kekuatan Nekolim (neo-kolonial-dan
imperialis) atau Oldefos (old established forces) yang harus dihadapi
dan dikalahkan oleh negara-negara Nefos (new emerging forces), yang
terdiri dari negara-negara komunis, sosialis dan negara-negara
berkembang.
Pergeseran ke kiri dalam politik luar negeri Indonesia dipicu oleh
kekecewaan terhadap AS dan sekutunya yang tidak mendukung Indonesia
dalam memperjuangkan Irian Barat sehingga Belanda menolak untuk
berunding dengan Indonesia.Walaupun secara resmi Indonesia tetap memegang teguh
doktrin politik luar negeri yang bebas dan aktif, tampaknya memang
sulit bagi negara ini untuk betul-betul menjaga jarak dan tidak
terlibat dalam konflik Perang Dingin selama dunia masih terbelah dalam
dua blok yang berlawanan. Meskipun raison
d''etre politik luar negeri bebas aktif adalah keinginan untuk
menentukan sendiri dalam percaturan internasional yang didominasi
AS dan Uni Soviet, tuntutan dalam negeri akhirnya memaksa Indonesia
untuk condong ke satu blok atau lainnya, sesuai dengan kebutuhan.
Ringkasan lain tentang Hatta dan Politik