MUNGKIN seperti zaman "tempo doeloe" yang digambarkan
secara mengharukan oleh Nieuwenhuys, Mohammad Hatta pun adalah
prototipe tokoh dari zaman yang kini terasa sudah sama jauhnya dengan
"tempo doeloe" itu. Hatta telah membuktikan dirinya sebagai seorang
demokrat dan pluralis sejati, seorang negarawan yang matang, tabah, dan
rendah hati, komunikan atau interlokutor politik yang terus berpikiran
dan bertindak positif meskipun di saat sudah tersingkir dari kekuasaan,
sekaligus seorang dengan religiositas yang istimewa.Tetapi perlu diutarakan, dalam pemahaman politiknya,
Hatta
lebih berhasil mencapai titik keseimbangan yang
paling maju dan
paling rasional antara diri nasionalis dan diri demokratnya.
Mungkin ada satu dua tokoh yang patut disebut senapas dengannya dari
sisi kesantunan pada nasion dan demokrasi dalam pluralitas.
Soedjatmoko, misalnya.
Namun, napas demokrat dan pluralis Hatta tetap saja lebih menggugah
lantaran dia membuktikan hal itu pada salah satu momen yang paling
illustrious di awal sejarah negara-nasion kita.
Sudah menjadi legendaris bahwa ia, seorang Muslim yang taat, menolak
diberlakukannya "ketujuh kata" dalam Piagam Jakarta karena mengindahkan
keberatan-keberatan dari sejumlah wakil daerah-daerah yang mayoritas
penduduknya beragama Kristen, demi nasion dan demokrasi sekaligus.Baginya karakter berarti kejernihan dalam menilik dan
menempatkan masalah secara jujur dan ilmiah, keberanian untuk tegak
kokoh secara individual, dan kesediaan untuk mengkritisi diri sendiri
termasuk pelbagai motif serta kecenderungan kelompok sendiri.
Beda dengan Soekarno yang selalu menempatkan karakter dalam kerangka
kolektivitas bangsa, bagi Hatta karakter selamanya bermula pada dan
memancar dari individu, dari diri sendiri-individualitas yang dilompati
begitu saja oleh Soekarno.Dan, kendati Hatta gagal memperjuangkan aspirasi
politiknya karena berbenturan dengan Soekarno (yang harus diakui memang
paling dekat di hati masyarakat bangsa kita), ia berhasil memancangkan
tonggak-tonggak teladan kenegarawanan yang terbukti jauh lebih banyak
dan lebih positif mengilhami generasi-generasi sesudahnya.
Pada yang akhir ini, kepapaan ideologis politis,
kemalasan membaca dan dari situ kepandiran referensi tentang riwayat
dan pikiran para pejuang besar telah membuat mereka menjadi orang-orang
yang paling miskin dalam hal etika dan kehormatan.
Political positioning mereka sama sekali tidak diterangi oleh intellectual positioning.
Maka, jadilah para penguasa Orde Baru yang bisa memanjang hingga ke
Kepresidenan Megawati Soekarnoputri saat ini orang-orang yang paling
miskin integritas politik, paling tak peka membedakan ranah privat dari
ranah publik, dan karena itu paling tak bermalu melahap uang rakyat
(termasuk dana untuk yatim-piatu dan orang-orang telantar) seperti
dalam pelbagai kasus yang melibatkan Soeharto sekeluarga-sekroni
dan/atau yang misalnya "terbongkar" dalam kasus Buloggate II.
Akibatnya, alih-alih membina nasion dan melakukan
pemerataan sumber daya ekonomi, ia justru membuka pintu lebar-lebar
bagi rezim berikutnya untuk menginjak-injak nasion dan melancarkan
multiplikasi kesenjangan antarsektor ekonomi dalam masyarakat Indonesia
secara yang sulit dicari tandingannya di dunia.
Maka, jika pada pelbagai kesempatan saya, mengikuti
Hatta, selalu menganjurkan dipisahkannya agama dari negara, di sini
saya ingin, juga mengikuti Hatta, menekankan relevansi iman, relevansi
karakter yang luhur, relevansi roh agama, relevansi yang transendental
dan yang mustahil dikenai akuntabilitas indrawi dalam politik.