SAAT seseorang yang
tidak memiliki jari, kemudian
mendapatkan sebuah cincin yang berharga, maka
itu berarti dia sama
sekali tidak akan sempat menggunakan cincinnya itu. Tanpa sumbangan dan bantuan
dari pemerintah, namun
ditambah pos penerimaan baru dari dana alokasi umum (DAU), pada tahun
2002,
Provinsi Riau menerima tidak kurang dari Rp 2,008 triliun untuk
membiayai pembangunannya.
Jika diakumulasikan
dengan semua penerimaan di kabupaten dan kota yang
ada di Riau, maka jumlah dana yang ada di provinsi ini tidak kurang
dari Rp 8,36 triliun.Dari jumlah tersebut, hanya Rp 3,26 triliun saja yang
menguap ke daerah-daerah lain, atau dengan kata lain, sebagian besar
uang itu tetap bertahan di Riau, tidak ke mana-mana. Oleh karena itu, dalam dua tahun terakhir ini, media
massa lokal diramaikan oleh cerita perjuangan politis elite
pemerintahan, baik di DPRD maupun Pemerintah Provinsi Riau, yang
mempertanyakan bagian mereka dari bagi hasil minyak dan gas (migas)."Selama ini kami tidak pernah mendapatkan data-data
yang diperlukan untuk memperoleh informasi mengenai jumlah minyak yang
di produksi dan yang berhasil terjual di pasar internasional.
Pemerintah pusat, Pertamina, dan perusahaan pemegang hak konsesi
pertambangan migas terkesan tidak transparan kepada kami," kata Asmawi.
Menurutnya, selama ini perhitungan dana bagi hasil dari migas itu
didasarkan pada jumlah minyak yang terjual di pasar internasional.
Jika memang demikian, maka mereka mempertanyakan hasil penjualan minyak
yang berselisih cukup besar antara asumsi harga minyak mentah dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2003 dengan harga minyak
mentah riil di pasar internasional.
"Itu tidak adil sebab dalam setiap kegiatan
eksploitasi SDA, akan selalu disertai oleh unsur biaya yang dikenal
dengan depletion cost, terutama bagi SDA yang tidak dapat diperbarui
(non-renewable resources), seperti minyak bumi dan gas yang justru
banyak terkandung di Riau ini," kata Viator.
Eksploitasi SDA tersebut, pada satu saat akan mengarahkan Riau menjadi
sebuah provinsi yang miskin sumber daya, meskipun secara finansial,
terasa semakin kaya.
Namun, sebelum kemiskinan SDA tersebut semakin terasa, maka provinsi
yang kaya ini tengah menghadapi berbagai jenis kemiskinan lain yang
justru dialami saat ini juga.
Lebih dari itu, Badan Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Riau mencatat bahwa Riau hanya mampu mencukupi kebutuhan
infrastrukturnya sebesar 47,61 persen dari kebutuhan yang ada. Parahnya, dari empat provinsi yang ada di sekitarnya, Riau adalah provinsi dengan kondisi infrastruktur paling parah.
Bandingkan dengan Jambi yang berhasil membangun 58 persen kebutuhan
infrastrukturnya, Sumatera Utara sebesar 60 persen, dan Sumatera Barat
mampu mencapai 70 persen.
Apa sebenarnya yang terjadi. Bagi Edyanus, kondisi
itu tidak lain terjadi karena Riau belum memiliki kemampuan untuk
menggunakan setiap rupiah yang diperoleh secara efektif dan efisien
untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat.Terbukti, pada tahun 2002, di Riau terdapat alokasi
dana belanja lain-lain dalam APBD sebesar Rp 527,535 miliar, lalu ada
biaya perjalanan dinas sebesar Rp 82,44 miliar, dan dana untuk
pengeluaran tidak tersangka sebesar Rp 67,723 miliar.
Ringkasan lain tentang Riau Bagai Si Kudung Mendapat Cincin