SUATU hari di tahun 2020, sebuah pusat perekonomian dan kebudayaan Melayu di kawasan Asia Tenggara akan muncul di Provinsi Riau.
Kira-kira demikianlah keinginan para elite penentu kebijakan di Riau
dalam menggambarkan bentuk provinsi tersebut 18 tahun mendatang, yang
diserap dalam
Visi Riau 2020.
Di dalam visi Riau tersebut, terdapat berbagai indikator makro yang
menjadi sasaran terwujudnya Provinsi Riau sebagai pusat perekonomian di
kawasan Asia Tenggara.
Dalam makalahnya, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang)
Pemerintah Provinsi Riau, Ruskin Har menyebutkan lima hal yang menjadi
indikator tercapainya visi Riau dalam
bidang ekonomi itu.Dengan adanya investasi yang tinggi itu, maka
diharapkan laju pertumbuhan ekonomi daerah ini dapat mencapai 8,5
persen Dengan tingkat inflasi yang dapat ditolerir sebesar 11 persen
per tahun.
"Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu, Riau baru dapat dinyatakan
menjadi pusat perekonomian di Asia Tenggara jika disribution of
income-nya adalah 30 persen berpenghasilan rendah, 40 persen sedang,
dan 30 persen masyarakat berpenghasilan tinggi," kata Ruskin.
Sementara itu, inflasi yang ada sudah sangat tinggi
yakni mencapai 10 persen, dan distribusi pendapatan yang ada adalah 23
persen di masyarakat ekonomi rendah, 37 persen sedang, dan yang
terbanyak 40 persen justru pada kalangan masyarakat ekonomi tinggi.
Hal itu terbukti karena dalam tingkat pertumbuhan
ekonomi yang spektakuler itu masih menyisakan penduduk miskin sebesar
41,76 persen dari sekitar 4,5 juta penduduk yang ada.
Dalam dua tahun anggaran, pilar tersebut telah
dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau
sebesar
rp 1,206 triliun, yakni Rp 561, 92 miliar dalam APBD 2002 dan
Rp 643,76 miliar pada APBD 2003 ini.
a yang benar-benar terserap langsung pada masyarakat ekonomi lemah dalam bentuk bantuan dana cair.
Hal itu terjadi sebab khusus untuk meneteskan dana yang begitu besar
kepada masyarakat di tingkat akar rumput tersebut ada pos yang dikenal
dengan Dana Program Ekonomi Kerakyatan (PEK).
Dana PEK ini dianggarkan hanya sebesar Rp 152,81 miliar saja, yakni Rp
52,81 miliar di tahun 2001 dan Rp 100 miliar pada tahun 2002.
"Dana tersebut memang dialokasikan, khusus untuk menyentuh kepentingan usaha masyarakat di tingkat bawah. Makanya kami ciptakan kredit dengan bunga yang relatif kecil dan dengan birokrasi yang tidak sulit," kata Sekretaris Daerah Provinsi Riau Arsyad Rahim.
Di awal pencairannya, dana yang dikucurkan dengan bentuk pinjaman modal
usaha tersebut dikelola oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) Riau dan
dialirkan melalui tujuh dinas, yakni Dinas Tanaman Pangan, Peternakan,
Perikanan dan Kelautan, Perindustrian dan Perdagangan, Perkebunan,
Koperasi, serta Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Riau.
Ringkasan lain tentang Mengintip Visi Riau 2020 di Bidang Ekonomi