ni karena perubahan
kehidupan manusia itu sendiri,
baik dalam kehidupan internalnya-meliputi pikiran, kemampuan diri
dan
kebutuhan hidupnya-maupun
kehidupan eksternalnya, yang berkaitan dengan
orang lain, lingkungan hidup, baik sosial, kultural ataupun natural.
Juga yang berkaitan dengan tata nilai dan tata struktur masyarakat
sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan yang dihadapinya.Generasi suatu bangsa akan datang silih berganti
dengan persoalan yang berbeda dan masing-masing generasi menghadapi
tantangan dan persoalannya sendiri-sendiri.
Memang dalam kehidupan politik suatu bangsa, suatu amandemen
konstitusi akan menjadi persoalan yang amat kompleks.Ini karena kekuatan-kekuatan politik yang ada sesungguhnya sedang
melakukan pertarungan dan pergumulan untuk mempertahankan posisi
kekuasaan yang sudah didapat dan yang akan didapatnya setelah amandemen
konstitusi itu diberlakukan. Misalnya,
pemilihan presiden langsung, tentu akan memberikan peluang yang lebih
besar kepada partai politik besar yang dipimpin oleh seorang yang
karismatik.
Karena itu, sakralisasi dan mistifikasi kekuasaan itu
menjadi tempat berlindung yang aman bagi seorang penguasa atas
kelemahan dan kekurangan dirinya.
Budaya politik yang berkembang sekarang masih merupakan wujud
perpanjangan dari budaya politik feodal yang berakar pada budaya
politik kerajaan yang sentralistik, patrimonialistik, dan mistis.Akibatnya pemilihan umum yang konon menjadi pesta
demokrasi rakyat hanya terhenti pada pestanya saja yang memabukkan dan
memakan korban, sedangkan yang dihasilkan tidak ada lagi kaitannya
dengan kepentingan fundamental rakyat.Dari presiden sampai lurah kegiatannya adalah
menghadiri upacara yang satu ke upacara yang lainnya, sementara bagi
rakyat upacara menjadi keramaian untuk mendapatkan berkah dari para
pemimpinnya.
Kunjungan pejabat ke suatu daerah, yang konon untuk menyelesaikan suatu
masalah, adalah upacara seremonial penyambutan, yang dikemas dalam
suatu upacara yang "sakral" dan menjadi ritus yang seragam di mana-mana
untuk kunjungan pejabat negara.Tentu tidaklah pernah cukup hanya sampai pada aspek
normatifnya saja karena sepanjang budaya politik yang mendasari
pengelolaan kekuasaan itu tidak dirombak secara sistematik dan
fundamental, maka amandemen itu tidak akan banyak artinya dalam
mengubah kehidupan rakyat menjadi lebih adil dan lebih makmur.
Yang lebih menentukan adalah segi realitas dan lapangan hidup masyarakat yang konkret.
Karena itu, konstitusi yang paling baik pun kalau realitas, fakta, dan
lapangan kehidupan masyarakat itu sudah rusak dan tidak sehat lagi,
maka selalu dapat disiasati untuk kepentingan yang berlawanan dengan
jiwa dan semangat yang melandasinya.Sosialisasi ini sekaligus akan menjadi proses
pendidikan dan pemberdayaan politik rakyat untuk dapat memecahkan
kebekuan budaya politik yang feodalistik dan patrimonialistik.
Dalam kaitan ini, harus muncul kekuatan di luar pemerintahan, seperti
partai politik, lembaga swadaya masyarakat (LSM), pers, dan kampus yang
berperan aktif dan kritis agar amandemen konstitusi dapat dilakukan
terus-menerus secara bertahap-untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran
bagi seluruh rakyat Indonesia. Juga untuk menjadi alat kontrol yang efektif agar pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan konstitusi yang mengaturnya.
Amandemen konstitusi harus menjadi pintu masuk yang
harus mendorong seorang pemimpin menjadi personifikasi terbangunnya
budaya politik baru yang menolak sentralisme, patrimonialisme, dan
sektarianisme. Para pemimpin harus membuka dirinya untuk
berdialog dan mencair dengan berbagai arus pemikiran konstruktif
bangsanya yang plural.