Kebenaran
sejarah merupakan tema penting sejak RG
Collingwood, bapak
ilmu sejarah modern, di awal abad 20 memperkenalkan
pola
penulisan sejarah yang telah diteorikan dan dimetodologikan
sehingga penulisan atas suatu
peristiwa di masa lalu bisa diharapkan
lebih mendekati kebenaran
dengan menjaga prinsip-prinsip obyektif yang
dimiliki.
Filsafat dan metode ilmu sejarah yang diajarkan di beberapa perguruan
tinggi yang memiliki jurusan sejarah di Indonesia merupakan turunan
dari progresivitas ilmu pengetahuan sejak Zaman Pencerahan di Eropa
Barat.
Di sinilah soalnya: sejak para filsuf pascastrukturalis dan
pascamodernis memperkenalkan teori pascastrukturalisme dan
pascamodernisme
sebagai kontemplasi mereka terhadap relasi ilmu
pengetahuan dan kekuasaan setelah demonstrasi mahasiswa yang terkenal
di Paris akhir 1960-an gagal, (ilmu) sejarah dilihat telah mati.Sejarah sebagai suatu narasi besar diperlihatkan
melalui peristiwa dan tokoh besar dengan mendokumentasikan asal-usul
kejadian, menganalisis genealogi, lalu membangun dan mempertahankan
singularitas peristiwa, memilih peristiwa yang dianggap spektakuler
(seperti perang), serta mengabaikan peristiwa yang bersifat lokal dan
tanpa kekerasan (kehidupan di pedesaan, misalnya).Pemikir pascastrukturalis Jean-Francois Lyotard
dalam The Sign of History (1989: 393ff) secara sinis menyebutkan teori-teori
besar sejarah modern yang dibangun sejak Marx dan Engels dengan
materialisme-historisnya, juga para penganut teori demokrasi liberal
beserta teori ekonomi pasca-Keynesian, telah runtuh. Jauh sebelum kemunculan pascamodernisme, pada
dasawarsa 1920-an dan 1930-an sekelompok sejarawan Perancis seperti
Marc Bloch, Lucien Febvre, yang diteruskan oleh Labrouse, Simiand, dan
yang paling fenomenal Fernand Braudel melahirkan mazhab baru
Braudellian di dalam ilmu sejarah, yang meninggalkan paradigma lama
sejarah konvensional. Oleh sebab itu, fokus mereka tak lagi narasi
organisasi kekuasaan, otoritas politik, dan relasi ekonomi sebagai
sejarah makro, tetapi kepada serpihan-serpihan peristiwa sejarah sosial
sebagai suatu sejarah mikro. Sebaliknya, mereka terobsesi kepada historiografi yang
dibangun atas dasar narasi-narasi kecil yang ditulis sejarawan spesifik
yang bekerja di wilayah keahlian khusus dan lokal dengan pendefinisian
yang jelas. Sejarawan pascamodernis memfokuskan
kajiannya di tingkat mikro dengan lokalitas dan spesifikasi tema yang
khas seperti sejarah rokok, sejarah kota, sejarah tari, dan sejenisnya.
Kritik historisisme yang diajukan pascastrukturalisme dan
pascamodernisme telah menggoyahkan sendi-sendi filosofi, metode,
konsep, teori, dan asumsi yang selama ini dikenal di dalam penulisan
sejarah sebagai cabang ilmu sosial.
M Foucault dalam Power/Knowledge: Selected Interview and Other Writings
1972-1977 (1980: 62-65) juga menolak peneorian global penulisan sejarah
dan menyebut historiografi sebagai wacana budaya dan sejarah yang
pendakuan kebenaran dan nilai-nilainya hanya merupakan episode pendek
dari sejarah pemikiran modern. Sejarah adalah cabang ilmu sosial yang unik dan
spesifik dan dalam penulisannya: sesahih apa pun metodologi yang
dimiliki, ia tetap sangat bergantung pada teks, literatur, produksi
bahasa yang dihasilkan sebagai bahan penulisan sejarah, baik sumber
primer maupun sumber sekunder. Di sinilah
esensi kritik historisisme yang dibangun kaum pascastrukturalis dan
pascamodernis karena pascastrukturalisme dan pascamodernisme merupakan
aliran yang meredefinisi konsep tentang teks dan bahasa dalam kaitannya
dengan kekuasaan dan ilmu pengetahuan.
Sebelum aliran pemikiran pascastrukturalis dan pascamodernis dikenal,
sejarah mazhab Descartesian atau sejarah konvensional menempatkan teks
dan bahasa yang muncul di berbagai dokumen, risalah, catatan harian,
jurnal, dan seterusnya sebagai data atau bahan mentah penulisan sejarah.Sejarawan yang pro-Orde Baru akan menyusun sejumlah
teori, asumsi, dan hipotesis yang mendukung rangkaian kejadian sejak
sebelum malam 30 September 1965, dan puncaknya memberi pembenaran
terhadap genosida pada tahun-tahun berikutnya di berbagai tempat di
Indonesia, seperti Jawa Tengah dan Bali.
Sebaliknya, sejarawan yang kritis berantitesis kepada sejarah
mainstream tersebut dan berkesimpulan untuk tak membenarkan, bahkan
menolak, genosida setelah Peristiwa 1965 yang dianggap sebagai bentuk
pelanggaran HAM berat.
Ringkasan lain tentang Kritik Historisisme Historiografi Peristiwa 1965