Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Aburizal Bakrie menegaskan, sebagai konsep pembangunan
ekonomi kerakyatan sering kali
ditelikung oleh kepentingan-kepentingan tertentu sehingga pencapaiannya tidak maksimal. Ekonomi kerakyatan seharusnya diartikan dalam konteks yang lebih luas, dan harus mendatangkan manfaat bagi berbagai lapisan ekonomi.
Kata kuncinya adalah kompetisi dan efisiensi yang dapat menyebabkan harga-harga turun dan bersaing sehingga terjangkau oleh rakyat banyak. "Secara umum proteksi hanya meningkatkan distorsi harga," katanya. Oleh sebab itu, yang dibutuhkan oleh produsen yang akan mengembangkan ekonomi kerakyatan adalah akses, baik pada informasi usaha, pasar, dan permodalan.
Di tempat terpisah, anggota Komisi V Alvin Lie juga menyesalkan, sikap
pemerintah yang tidak tanggap terhadap nasib produsen yang "digebuki" produk impor yang dijual dumping. Seharusnya pemerintah tegas untuk melindungi industri dalam negeri dari jarahan produk impor yang jelas-jelas diketahui
masuk secara tidak fair. Tanpa sikap yang tegas, pemerintah sama saja membiarkan bisnis di Indonesia mati secara pasti, tanpa suatu upaya pembelaan yang jelas. Contoh paling jelas adalah industri tepung terigu. Produsen
terigu pada waktu itu meminta pemerintah memberlakukan bea masuk anti-dumping (BMAD) 25 persen karena produk terigu impor yang masuk dijual dumping.
Merugikan semuanya Akibatnya, kebijakan yang dibuat oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) kini tak hanya kontraproduktif bagi kalangan produsen, tetapi juga bagi petani dan negara yang berpeluang kehilangan potensi penerimaan dari bea masuk
beras dan gula. Bukti itu kini bisa dirasakan di saat kemarau panjang, produksi beras menurun, tetapi
harga jual beras petani tidak naik. Hal ini terjadi karena beras impor membanjir ke dalam, yang tidak menutup kemungkinan masuk dengan mendompleng dokumen impor terigu.
Mereka lebih memilih bayar BM terigu yang hanya 5 persen dengan memilih terigu rendah, sehingga harga yang dibayar ke pemerintah sedikit. Namun, mereka meraup untung dari beras dan gula impor karena tidak perlu bayar bea sebesar Rp 700 per kg untuk gula dan Rp 4.30 per kg untuk beras," ujar Alvin Lie.
Ringkasan lain tentang Ekonomi Kerakyatan Kerap Ditelikung