Selama UU
Otsus diberlakukan, hanya lahir sejumlah elite politik
asli Papua, tetapi belum menciptakan pelaku
ekonomi asli yang tangguh dan sebagai lokomotif pembangunan Papua. Ketua Konsorsium Masyarakat
Pengusaha Asli Papua (KMPAP) Ir Adolf Asmuruf seusai mengikuti rapat teknis dengan Komisi B DPR Papua di Jayapura, Jumat (26/8), mengatakan, penolakan otsus oleh Dewan Adat Papua sangat beralasan karena hampir seluruh bidang pelaksanaan otsus gagal. Lima
tahun otsus di Papua hanya melahirkan dan membesarkan para pengusaha tangguh
dari Jakarta, Makassar, Surabaya, Medan, dan Tionghoa.
kepala seksi, kepala biro, kepala dinas, dan bupati lebih berpihak dan bekerja sama dengan pengusaha-pengusaha besar dari luar Papua dibandingkan membangun dan memberi kepercayaan kepada putra asli untuk mengelola proyek-proyek di daerah ini,” ujar Asmuruf. Kondisi kemiskinan, keterbelakangan, dan ketertinggalan di kalangan masyarakat Papua menurut salah satu pengusaha Papua ini sengaja diciptakan pemerintah sejak Orde Baru sehingga orang Papua tidak banyak berperan membangun masa depan yang lebih baik.
Meski dengan kemampuan modal dan skill yang terbatas, para pengusaha ini siap tampil membangun Papua baru, yang lebih bermartabat, humanis, dan manusiawi. Tahun 2003 dibentuk sebuah konsorsium untuk memperjuangkan hak-hak pengusaha asli Papua. Namun, dalam kurun waktu dua tahun keberadaan konsorsium itu tak mendapat respons positif dari para pemegang kebijakan otsus. Oleh karena itu, konsorsium menyusun draf khusus guna memberdayakan pengusaha asli Papua untuk disampaikan kepada pemerintah daerah (pemda) dan DPR Papua untuk disusun dalam bentuk peraturan daerah khusus (perdasus) yang disahkan Majelis Rakyat Papua.
Menurut putra Sorong ini, apabila tidak ada perdasus yang mengatur pengusaha asli Papua, sampai kapan pun orang Papua tetap miskin dan terbelakang. Kolusi dan korupsi yang ”dipupuk” antara oknum pejabat dan oknum pengusaha dari luar telah berlangsung bertahun-tahun, yang justru membesarkan pengusaha luar, tetapi meninggalkan pengusaha Papua. Konsep dasar pembangunan yang dicanangkan tahun 2000 oleh Pemda Papua adalah meletakkan kerangka dasar pembangunan Papua sehingga lima tahun ke depan (2000-2005) orang Papua menjadi tuan di negeri sendiri.
Saat ini DPR Papua meminta masukan dari dunia usaha, pengusaha lokal dan lembaga perekonomian di Papua. Pemda Papua dalam tahun anggaran 2005 mengalokasikan dana Rp 10 miliar melalui Bank Papua untuk usaha kecil dan menengah, terutama bagi warga asli Papua.
Ringkasan lain tentang Ekonomi Kerakyatan yang Sulit Merakyat