KEPUTUSAN maskapai penerbangan British Airways, pekan
lalu, untuk membekukan penerbangannya
dari dan ke Arab Saudi dengan
alasan keamanan memang cukup mengejutkan. Selama ini, British Airways mengadakan penerbangan empat kali seminggu dari dan ke Arab Saudi.
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Inggris juga menganjurkan warga
Inggris tidak bepergian ke Arab Saudi kecuali benar-benar
dalam keadaan
darurat.
Seburuk itukah situasi keamanan di Arab Saudi saat ini?
Sejak kasus ledakan dahsyat di Kota Riyadh pada 12 Mei lalu, sulit
ditutup-tutupi lagi tentang memburuknya situasi keamanan di Arab Saudi
belakangan ini. Berita aparat keamanan Arab
Saudi melakukan razia dan sweeping dari rumah ke rumah di kota-kota
negara itu untuk memburu para
teroris, telah menghiasi halaman utama
media massa Arab dan internasional.
Keterangan Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi tentang hasil razia
tersebut cukup mengejutkan opini umum negeri itu dan dunia Arab.
Mereka yang tertangkap adalah 11 warga Arab Saudi dan 10 warga Banglades.
Majelis Ulama Senior Arab Saudi dalam keterangan persnya pada 16
Agustus lalu menyatakan mendukung tindakan pemerintah memburu secara
intensif provokator dan pelaku lapangan serangan teroris di seantero
negeri.
Menolak teroris
Sementara itu, pada bulan Juli lalu, sebuah LSM berbasis di Washington
DC, Amerika Serikat, bernama Zogby International yang bekerja sama
dengan sebuah LSM Lebanon bernama Informant International
menyelenggarakan jajak pendapat di empat kota di Arab Saudi yaitu
Riyadh, Jeddah, Dammam, dan Abha.
Sebanyak 9 dari 10 warga Arab Saudi juga menolak
tindakan kekerasan Osama bin Laden yang merenggut nyawa ribuan warga
sipil, serta menilai tindakan tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai
tradisi dan budaya Arab Saudi. Sebanyak 9 dari 10 warga Arab Saudi mengatakan, warga sipil AS tidak berhak mati dalam tragedi 11 September 2001. Sebanyak 9 dari 10 warga Arab Saudi menegaskan, rakyat Arab Saudi tidak bermusuhan dengan rakyat AS.
Sebanyak 94 persen responden menentang kebijakan AS di Irak dan
Palestina.
Hasil jajak pendapat itu sebagai reaksi negatif rakyat Arab Saudi
terhadap situasi keamanan buruk di negeri mereka akibat serangan maupun
rencana teroris terakhir ini. Lebih dari itu, hasil jajak pendapat tersebut untuk menepis image bahwa Arab Saudi merupakan sarang teroris.
Laporan tersebut menegaskan, Arab Saudi adalah negara
sarang teroris akibat lingkungan budaya dan sosial yang menanamkan
pemahaman radikal, gencarnya provokasi, dan aliran dana untuk aktivitas
terorisme melalui berbagai jalur, khususnya lembaga Islam untuk bantuan
kemanusiaan dan sejumlah Islamic Center di luar negeri serta jaringan
teroris sendiri seperti Tanzim Al Qaeda dan gerakan Salafiah Jihadiyah.AS tidak hanya menuntut Arab Saudi bekerja sama
memberi informasi dan membantu menangkap tersangka pelaku aksi teroris,
tetapi juga meminta melakukan hal-hal yang akan menyebabkan terjadinya
krisis politik di dalam negeri, misalnya perubahan kurikulum
pendidikan, membatasi gerak lembaga-lembaga bantuan kemanusiaan,
memberi tempat lebih layak kepada kaum wanita, dan melakukan reformasi
politik.
Pemerintah Arab Saudi merasa semakin terjepit lantaran opini umum di
negara itu melihat sikap AS merupakan aksi kolonial baru yang mengusung
misi Perang Salib terhadap Islam dan umat Islam.
Invasi AS ke Afganistan dan Irak yang berhasil menumbangkan rezim
Taliban dan Saddam Hussein, serta dukungan AS tanpa batas terhadap
Israel, menimbulkan image bahwa sikap menduanya AS itu bertujuan
menancapkan hegemoni di dunia Arab dan Islam.Legitimasi negara Arab Saudi bertumpu pada status
sebagai negara Islam dengan kitab suci Al Quran sebagai dasar hukumnya,
dengan doktrin harus menaati penguasa selama sang penguasa itu masih
berada dalam koridor Syariat seperti termaktub dalam Al Quran.
Itulah substansi dari pola kompromi antara Dinasti Al Suud yang
berkuasa di Arab Saudi dan doktrin aliran Wahabi, yang kemudian menjadi
sistem politik di negara itu.
Sekalipun Arab Saudi mengalami kemakmuran luar biasa lantaran kekayaan
minyak yang melimpah, tetap tidak mengubah nilai-nilai sosial dan
budaya serta pola hubungan masyarakat dan negara yang sangat
konservatif.
Akibatnya, Arab Saudi mengalami dualisme yang amat krusial, antara, di
satu, pihak tuntutan membuka diri terhadap dunia luar melalui sektor
ekonomi, pendidikan, dan travel, serta di pihak lain tetap bertahannya
nilai-nilai konservatif dalam ranah sosial, agama, etika, dan pola
sentralisasi sistem politik dan pemerintahan.
Karena itu, Arab Saudi selalu menentang secara publik
kebijakan AS di Irak dan Palestina untuk mengakomodasi opini umum di
dalam negeri.
Namun, sikap samar-samar yang diambil Arab Saudi itu sulit
dipertahankan karena bisa menurunkan kepercayaan terhadap Pemerintah
Arab Saudi sendiri.
Kepercayaan AS terhadap Arab Saudi mulai menurun, yang ditandai dengan,
misalnya, telah dipindahkan sebagian kekuatan angkatan udaranya dari
pangkalan udara Sultan dan Tabuk ke pangkalan udara Al Udaid di Qatar.Arab Saudi juga mendukung rekomendasi KTT Arab-AS di
Sharm Al Sheikh yang menegaskan, harus memerangi tradisi dan budaya
yang mendorong aksi teroris.
Pergeseran kebijakan Pemerintah Arab Saudi itu menunjukkan bahwa
pemerintahan Riyadh kini lebih memenuhi tuntutan kelompok liberal dan
secara perlahan terjadi penciutan peran ulama yang beraliran radikal di
negara itu.
Ringkasan lain tentang Isu Terorisme dan Dilema Politik di Arab Saudi