KALAU
Anda memperhatikan harian Jurnal
Nasional di
Jakarta, Anda takkan sulit melihat sebuah logo “Seabad
Pers Nasional”
di halaman depan. Di dalamnya, Anda akan menemukan logo serupa dan sebuah kolom. Ia setiap hari menyajikan satu sosok organisasi media.
Proyek
ini diasuh
oleh Taufik Rahzen, seorang penasehat Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono, redaktur senior Jurnal Nasional, sekaligus pemimpin
Indexpress, organisasi yang menaungi kolom ini.Medan Prijaji adalah “tapal dan sekaligus penanda
pemula dan utama bagaimana semangat menyebarkan rasa mardika
disemayamkan dalam dua tradisi sekaligus: pemberitaan dan advokasi.”
Dua kegiatan itu dilakukan oleh hoofdredacteur-nya Tirto Adhi Surjo. Saya berpendapat ada 150 tahun sejarah sebelum Medan
Prijaji, yang harus diperhitungkan oleh siapa pun yang hendak bikin
ulasan sejarah media di Hindia Belanda. Kalau
mau mencari data siapa yang terbit lebih awal, Abdurrachman
Surjomihardjo dalam Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di
Indonesia menyebut suratkabar Bataviasche Nouvelles, yang terbit
1744-1746, atau sekitar 150 tahun sebelum Medan Prijaji, sebagai
penerbitan pertama di Batavia.
Saya menemukan Taufik Rahzen juga memakai kriteria
“
pribumi” dalam sebuah kolom Jurnal Nasional, dengan judul, “Pers
adalah Senjata.”
Rahzen menulis, “Salah satu penanda penting dari menyingsingnya fajar
nasionalisme adalah tumbuh-kembangnya pers pribumi ….” Rahzen
menganggap “… indikator dimulainya kebangkitan nasional, tumbuhnya
pers-pers pribumi, yang diterbitkan oleh pribumi, yang mengangkat
berita dan persoalan riil yang pribumi ….”
Saya rasa ada racial tone dalam proyek Indexpress.Bila kriteria "pribumi" ini dipakai untuk menerangkan
suratkabar dan "kebangsaan" Indonesia, sebelum dan sesudah Medan
Prijaji, bisa kacau-balau penelitian ini.
Sekadar contoh.
Kalau Anda perhatikan thesis Daniel Dhakidae di Universitas Cornell,
Anda akan membaca setidaknya tiga suratkabar sekarang --Kompas, Sinar
Harapan dan Tempo-- yang punya cikal bakal "non pribumi."
Harian Djawa Pos di Surabaya didirikan The Chung Sen, seorang penerbit
Tionghoa,
pada 1949 sebelum dibeli PT Grafiti Pers, yang memiliki saham
Tempo, pada 1982. irto menghormati tradisi Wiggers, yang menghargai dan menghormati golongan Tionghoa. Namun Tirto juga termasuk anak emas Gubernur Jenderal J.B. van Heutsz, perwira militer yang memimpin Prang Athjeh dan membunuh cukup banyak warga Aceh pada awal abad XX.
Saya tak bisa membayangkan bagaimana seorang politikus macam Tirto,
yang dekat dengan van Heutsz, yang tangannya berlumuran darah orang
Aceh, bisa diterima oleh wartawan di Aceh sebagai “pahlawan”?
Ada juga wartawan-wartawan "non-pribumi" –Fikri Jufri,
Toriq Hadad, Yosep Adi Prasetyo, Lenah Susianty dan lainnya-- ikut
mendirikan Aliansi Jurnalis Independen maupun Institut Studi Arus
Informasi masing-masing pada 1994 dan 1995. Dua
organisasi ini mendirikan media bawah tanah pada zaman Presiden
Soeharto, guna menyiasati sensor dan bredel, sehingga beberapa
anggotanya dipenjara. Tidakkah logika macam
Indexpress ini juga kelak akan menghapus AJI dan ISAI berhubung ada
“non-pribumi”?
Ringkasan lain tentang Pers, Sejarah dan Rasialisme