Potongan lagu itu dinyanyikan Swarsi sebelum peneliti
Bali Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional (Jarahnitra) Denpasar
ini memulai materinya
dalam satu sesi diskusi paralel tentang Pe-rempuan
Indonesia dalam Masyarakat Multikultural dalam "Simposium Internasional
Jurnal Antropologi Indonesia Ke-3", di Universitas Udayana (Unud)
Denpasar, Kamis (18/7).Mulai
dari masalah pendidikan, kesehatan dan reproduksi, kesempatan kerja, sampai politik.
Benang merah dari bahasan tersebut adalah
masih adanya persepsi
masyarakat tentang dikotomi jender, yaitu pembedaan ruang dan peran
antara laki-laki dan perempuan.
Turut berbi-cara dalam diskusi itu antara lain panelis
dari Unud Bali, Universitas Kristen Petra Surabaya, Institut Agama
Islam Negeri Jakarta, Universitas Nusa Cendana Kupang, dan dari La
Trobe University Australia, serta Balai Kajian Jarahnitra Denpasar. DIKOTOMI antara laki-laki dan
perempuan tersebut, menurut Eri Seda,
mencerminkan pengaruh sistem budaya masyarakat Indonesia yang umumnya
patriarkat.
Mengangkat masalah perempuan dan politik, dosen FISIP UI Jakarta ini
mengatakan, berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) 1991 terlihat
jumlah perempuan di Indonesia mencapai sekitar 51 persen dari jumlah
seluruh penduduk Indonesia, namun keterlibatan perempuan di
politik formal masih sangat rendah.Dalam makalahnya berjudul Sistem Rekrutmen Anggota
Legislatif dan Pemilihan di Indonesia, Eri mengutip data Central for
Electoral Reform (CETRO) 2002 menunjukkan adanya kecenderungan
penurunan dalam representasi perempuan di parlemen Indonesia, dari 12,5
persen di tahun 1992 menjadi 9,0 persen di tahun 1999. Menurut dia, dikotomi wilayah publik dan wilayah
domestik adalah salah satu akar masalah dari isu yang diperjuangkan
para feminis. Dikatakan, pembagian kerja
berbasis jenis kelamin (gender based division of labor) tersebut
melandasi terjadinya stratifikasi jender, di mana perempuan hanya
bekerja di wilayah domestik, sementara wilayah publik adalah tempatnya
laki-laki.
"Ini yang harus dibenahi," kata Ida.
Menurut dia, upaya perempuan Indonesia untuk dapat memasuki wilayah
publik masih terhambat adanya kendala internal dan eksternal.Kebijakan pemerintah yang tidak memberi cukup ruang
terhadap perempuan, iklim politik, dan kendala kultural adalah faktor
eksternal. Selama ini, kebutuhan dan nasib perempuan masih ditentukan kaum laki-laki," paparnya.
Untuk membenahi pemahaman jender, lanjut Ida, ada beberapa upaya yang
dilakukan kelompok feminisme di Indonesia, antara lain melalui diskusi
dan transformasi gerakan pemberdayaan perempuan di tingkat akademisi
atau lembaga kajian wanita dan penguatan pendidikan jender di tingkat
keluarga.
Mengutip hasil penelitiannya tahun 1985, Swarsi mengatakan, dalam hukum
Hindu, perempuan telah mendapat kedudukan tinggi dan istimewa secara
normatif walaupun secara realitas masih ada ketimpangan terkait dengan
sistem sosial masyarakat yang masih menganut sistem patriarkal dan
sistem kekerabatan di dalam masyarakat dan lingkungan.DALAM Kompas (16/7) diberitakan, Kaukus Perempuan
Parlemen Indonesia (KPPI), dalam seminar "Meningkatkan Partisipasi
Politik Perempuan di Indonesia Melalui Revisi 3 Undang-Undang Politik"
di Jakarta, menyatakan keinginan mereka untuk terus memperjuangan kuota
perempuan-minimal 30 persen-dalam revisi tiga Undang-Undang (UU)
Politik, yang meliputi UU tentang Pemilu, UU tentang Partai Politik,
dan UU tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD.
Jumlah minimal 30 persen tersebut, kata Ida, dinilai mampu
mengartikulasikan suara perempuan di dalam penentuan dan pengambilan
keputusan yang berkaitan dengan kepentingan perempuan.
"Selama ini, keterlibatan perempuan di wilayah publik hanya sebatas
sebagai pemilih dalam pemilu, sementara haknya untuk dipilih terbatas," ujarnya.
Ringkasan lain tentang Perempuan Indonesia (Masih) Minoritas dalam Politik