FUNDAMENTALISME menjadi kata yang sangat populer akhir-akhir ini. Setidaknya tiga kelompok menggunakannya dalam pengertian beragam, namun terkait satu sama lain. Aparat keamanan menggunakan kata itu terhadap "musuh" yang harus ditangkap atau dilemahkan. Penganut aliran modernisme mengaitkan
FUNDAMENTALISME sebagai gambaran dari "yang lain". Feminisme menggunakan kata itu
dengan mengacu pada fundamentalisme agama-agama yang secara umum muncul sebagai pandangan yang sangat patriarkal.
ISTILAH "fundamentalisme" sebenarnya bersifat polemik. Kata ini pada awalnya digunakan sebagai label antimodernisme, kemudian digunakan sebagai kategori yang umum untuk merendahkan, yang secara mendasar mewakili antimodernisme.
Padahal, seperti dikemukakan Jan Nederveen Pieterse dalam artikel berjudul Fundamentalism discourse: enemy images (1994) sebagai notion yang populer, istilah "fundamentalisme" sangat kaya dalam resonansi dan perbandingan. Ia juga mempertanyakan mengapa istilah "fundamentalisme" ditolak kalau dikaitkan dengan masalah etnisitas dan jender, tetapi ditempelkan dengan agama, sehingga menciptakan citra musuh yang harus dibasmi? Istilah fundamentalisme juga memicu perdebatan yang keras. Ilyas Ba-Yunus PhD dari The State University of New York College di Cortland dalam artikelnya, The Myth of Islamic Fundamentalism (1997), mempertanyakan mengapa tidak ada yang menggunakan istilah fundamentalisme demokrasi, fundamentalisme kapitalis, fundamentalisme sosialis, atau fundamentalisme sekularis.
Atau sebagai fenomena kebangkitan radikal yang membebaskan
agama dari ketidakmurnian dengan "kembali kepada sumber-sumber (teks) yang asli". Dalam kaitan itu, fundamentalisme, masih menurut Davis dan Saghal, dapat tumbuh di kalangan minoritas yang tertindas dan terus didiskriminasi, termasuk kelompok minoritas dalam mayoritas dan di antara kelompok mayoritas sendiri. Fundamentalis agama bersandar sepenuhnya pada teks ajaran yang suci, tetapi acapkali juga berkaitan dengan pemimpin yang penuh karisma.
Terlepas dari struktur lintas sejarah mengenai patriarki, para aktivis dan para teoris feminis telah menunjukkan kompleksitas persoalan serta merinci secara khusus konfigurasi sosial dan sejarah yang mendorong tumbuhnya gerakan fundamentalis dan kebutuhan-kebutuhannya. Artikel yang ditulis oleh Amrita Chhachhi, Forced Identities: The State, Communalism, Fundamentalism and Women in India, merupakan sumbangan yang berarti dalam perdebatan mengenai hubungan dan keterkaitan antara negara, kapitalisme, fundamentalisme, dan hak-hak perempuan. SAYANGNYA, persoalan di atas tidak muncul dalam diskusi mengenai fundamentalisme dalam kaitannya dengan pluralisme, politik identitas, dan hak-hak asasi perempuan, yang diselenggarakan Lingkaran Pendidikan Alternatif untuk
perempuan (KaPal Perempuan) pekan lalu. Diskusi dipandu oleh Yanti Muchtar dan menampilkan Ciciek Farha dari Pusat Pelatihan dan Informasi Islam dan Hak-hak Perempuan (Rahima), Lies Maloa Marantika dari Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), dan Qothrun Nadaa dari Hizbut Tahrir. Diskusi yang dihadiri sekitar 100 peserta ini menarik karena menyentuh wilayah yang peka, dan sebenarnya bukan merupakan topik diskusi yang ringan. Permasalahan dalam fundamentalisme adalah bagaimana ia menempatkan dirinya dalam konteks masyarakat plural, yang mensyaratkan adanya kesepakatan-kesepakatan yang akan menjadi pijakan bersama, serta bagaimana hubungannya dengan posisi perempuan.
Ringkasan lain tentang Membicarakan (Lagi) Fundamentalisme