KETIKA rezim otoriter berganti kepada rezim yang lebih demokratis, apa yang didapat
perempuan? Jawabannya: hampir tidak ada.Di
negara-
negara bekas komunis, transisi dan konsolidasi demokrasi masih menyisakan sejumlah pertanyaan tentang kesetaraan dan keadilan bagi
perempuan.
Kesetaraan laki-laki dan perempuan dicantumkan secara legal formal dalam konstitusi dan propaganda mereka sehingga mengesankan kebebasan dan kesetaraan bagi perempuan sebagai bagian dari kehidupan sosialis.
Satu-satunya institusi yang berkuasa adalah Komite Pusat Partai Komunis di mana hampir tidak ada perempuan terlibat di dalamnya. Partisipasi perempuan di dunia kerja juga sangat tinggi akibat mobilisasi kebijakan bekerja di luar rumah. Tujuan utamanya bukan kesetaraan dan peningkatan kehidupan perempuan, melainkan untuk mengembalikan kerugian negara yang besar akibat kekalahan Perang Dunia II dan mengembangkan ekonomi dan industri nasional.
Beberapa studi di kawasan ini menunjukkan, pada pemilu demokratis pertama setelah keruntuhan komunisme, angka keterwakilan perempuan di parlemen menurun drastis dari sekitar 30 persen menjadi rata-rata 10 persen, dan bahkan di beberapa negara seperti Romania, Ukraina, dan Makedonia kurang dari 5 persen (Richard Matland, 2003). Setelah lebih dari satu dekade transisi berjalan, keterwakilan perempuan rata-rata di kawasan ini sekitar 12 persen atau sedikit di bawah rata-rata dunia, yakni 14 persen (Inter-Parliamentary Union, 2004).
Bagi perempuan yang menjadi orangtua tunggal, mengurus anak dan orang tua, apalagi bila berusia di atas 35 tahun, mencari pekerjaan tidaklah mudah dikarenakan segregasi seksual yang sangat kental dalam bidang pekerjaan. Bidang yang dulunya didominasi tenaga kerja perempuan diturunkan nilainya dalam masyarakat sehingga terjadi feminisasi bidang pekerjaan tertentu dan rendahnya gaji perempuan daripada laki-laki.
Kebalikan dengan era komunis di mana penganggur laki-laki jumlahnya lebih banyak daripada perempuan, kini sekitar 63 persen penganggur adalah perempuan. Di beberapa negara seperti Hongaria, turunnya tenaga kerja perempuan secara signifikan awalnya karena negara menyubsidi perempuan untuk merawat anak mereka sebagai ganti sistem child care masa lalu, di mana negara mengambil alih pemeliharaan anak di tempat-tempat penitipan anak gratis selama ibu bekerja di luar rumah. Namun, keadaan tidak menjadi mudah karena subsidi bagi perempuan untuk melahirkan dan pengasuhan anak bukan prioritas pemerintah pascakomunis sehingga di beberapa negara jumlahnya diturunkan atau dihilangkan sama sekali.
Reproduksi perempuan menjadi tema sentral para nasionalis, reproduksi perempuan dalam hal ini dijadikan milik kolektif bangsa dan aborsi menjadi sesuatu yang tidak dibenarkan. Salah satu negara yang paling keras melarang aborsi adalah Polandia yang dikenal dekat dengan kekuasaan Paus di Vatikan. Bagi para feminis di negara-negara ini, pelarangan aborsi merupakan upaya merampas tubuh perempuan dari pemiliknya, dan isu sentral yang diperjuangkan gerakan feminisme adalah redefinisi atas wilayah publik dan privat yang selama ini diintervensi negara.