Kebudayaan yang semula "berumah" di
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada akhirnya harus berpindah rumah, yaitu
ke
Departemen Pariwisata, Seni, dan Budaya.
Kebudayaan tanpa disadari dengan sendirinya kemudian mengalami
penyempitan makna menjadi kesenian, atau bahkan lebih parah lagi
menjadi sekadar seni pertunjukan yang begitu menarik bagi wisatawan
asing yang ingin mengenal "budaya Indonesia".
Salah seorang pembicara dalam diskusi Kompas bersama Lingkar Budaya
Indonesia yang bertajuk "Meletakkan Posisi Kebudayaan dalam Proses
Menjadi Indonesia" pada awal Juni lalu menyebutkan, salah satu definisi
kebudayaan adalah suatu sikap dan orientasi nilai yang memengaruhi
pikiran.
Berpedoman pada satu definisi saja, kita akan segera paham, kebudayaan
membutuhkan rumah yang lebih luas karena kiprahnya yang juga luas dan
mendalam. Pada era kepemimpinan presiden
pertama Bung Karno, seiring dengan keinginan memperkenalkan identitas
bangsa di mata dunia internasional, Bung Karno dengan Demokrasi
Terpimpin-nya telah mencanangkan perlawanan terhadap neokolonialisme,
yang kemudian menukik pada perlawanan terhadap budaya asing dengan
antara lain melarang musik "ngak ngik ngok" dan baju "you can see"
alias baju tanpa lengan.Seiring dengan sikap yang berbudaya tersebut,
persoalan kebudayaan kemudian diletakkan sejajar dengan
pendidikan,
yaitu dengan memasukkan urusan kebudayaan di Kementrian Pendidikan,
Pengajaran, dan KebudayaanMusik Barat ditentang dan disebut sebagai musik "ngak
ngik ngok" dan cara berpakaian "you can see" alias tanpa lengan pun
ditentang. Perjalanan bangsa ini terus bergulir. Ketika Orde
Baru mengambil alih, Indonesia pun membuka diri terhadap budaya dan
investasi luar. Kebudayaan diurus di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan pernah juga di Departemen Pariwisata, Seni, dan Budaya. Otoritas agama menjadi sangat berkuasa dan menentukan cara berpakaian, bentuk musik, dan cara berpikir.
Kerugian ketiga adalah makin cepat runtuh dan punahnya entitas budaya.
Banyak kesenian lokal hilang, terlupakan, karena tidak ada badan yang
memerhatikan dan melindungi secara bersungguh-sungguh.
Keempat, terjadinya permiskinan pola dan gaya hidup, penyederhanaan
pandangan, dan semakin hilangnya keragaman dan pengetahuan tradisional.
Di sisi lain ada sejumlah keuntungan dengan memiliki departemen khusus
kebudayaan, yaitu terkelolanya sumber daya dan terlindunginya
bakat-bakat unggul.
Misalnya petani, pemahat, dan penyanyi di desa-desa tidak perlu
digiring menjadi kuli bangunan atau sopir truk, tanpa dapat
meningkatkan kinerja dan prestasi lain sama sekali.
Keuntungan ketiga, departemen kebudayaan dapat
mengelola, menampung, mengembangkan, dan memanfaatkan nilai-nilai,
ekspresi kesenian, karya budaya, adat, kepercayaan, dan keagamaan yang
memperkaya hidup masyarakat Indonesia.Yang pasti adalah dengan departemen itu bangsa
Indonesia bisa sungguh-sungguh dalam menjalani hidup sebagai warga
dunia yang modern, dan hidup lebih sehat, mampu menanggulangi bencana,
memiliki kemampuan berkomunikasi dan pemahaman yang lebih baik pada
perkembangan dunia.
Nah, rasanya memang sepantasnya kebudayaan mendapatkan rumahnya sendiri di negeri ini.