KALAU Anda memperhatikan harian Jurnal Nasional di
Jakarta, Anda takkan sulit melihat sebuah logo “Seabad
Pers Nasional”
di halaman depan. Medan Prijaji
adalah “tapal dan sekaligus penanda
pemula dan utama bagaimana semangat menyebarkan rasa mardika
disemayamkan dalam dua tradisi sekaligus: pemberitaan dan advokasi.”
Dua kegiatan itu dilakukan oleh hoofdredacteur-nya Tirto Adhi Surjo.Kalau mau mencari data siapa yang terbit lebih awal,
Abdurrachman Surjomihardjo dalam Beberapa Segi Perkembangan Sejarah
Pers di Indonesia menyebut suratkabar Bataviasche Nouvelles, yang
terbit 1744-1746, atau sekitar 150 tahun sebelum Medan Prijaji, sebagai
penerbitan pertama di Batavia.
Di luar Pulau Jawa,
juga ada Tjahaja Sijang di Minahasa (1868) atau Bintang Timoer di Padang (1865).
Kalau bicara soal pengaruh dan perjuangan melawan ketidakadilan, saya
juga ingin mengingatkan kita
Pada Multatuli, yang mengarang buku Max
Havelaar (1859). Saya menemukan Taufik Rahzen juga memakai kriteria
“pribumi” dalam sebuah kolom Jurnal Nasional,
dengan judul, “Pers
adalah Senjata.”
Rahzen menulis, “Salah satu penanda penting dari menyingsingnya fajar
nasionalisme adalah tumbuh-kembangnya pers
pribumi ….” Rahzen
menganggap “… indikator dimulainya kebangkitan nasional, tumbuhnya
pers-pers pribumi, yang diterbitkan oleh pribumi, yang mengangkat
berita dan persoalan riil yang pribumi ….”Bila kriteria "pribumi"
ini dipakai untuk menerangkan
suratkabar dan "kebangsaan" Indonesia, sebelum dan sesudah Medan
Prijaji, bisa kacau-balau penelitian ini.
Sekadar contoh.
Kalau Anda perhatikan thesis Daniel Dhakidae di Universitas Cornell,
Anda akan membaca setidaknya tiga suratkabar sekarang --Kompas, Sinar
Harapan dan Tempo-- yang punya cikal bakal "non pribumi."
Harian Djawa Pos di Surabaya didirikan The Chung Sen, seorang penerbit
Tionghoa, pada 1949 sebelum dibeli PT Grafiti Pers, yang memiliki saham
Tempo, pada 1982.Namun NZG adalah lembaga yang melahirkan Gereja Masehi
Injili di Minahasa, dengan kebaikan dan jasa sangat besar di bidang
pendidikan dan kebudayaan. arian Flores Pos (1999) terbitan Ende, yang dipilih
Indexpress, juga milik Societas Verbi Divini (SVD), sebuah organisasi
Katolik dengan pusat di Roma. Cikal bakal Flores Pos adalah majalah Bintang Timoer
(1928) dan dwimingguan Bentara (1948), yang juga punya komponen "non
pribumi."Namun di Papua, Eri Sutrisno dianggap bukan “penduduk
asli.” Bagaimana menyusun logika "pribumi" Indexpress terhadap orang
Jawa, yang berjasa untuk jurnalisme di Papua, namun secara umum
dianggap bukan pribumi Papua?
Saya tak bisa membayangkan bagaimana seorang politikus
macam Tirto, yang dekat dengan van Heutsz, yang tangannya berlumuran
darah orang Aceh, bisa diterima oleh wartawan di Aceh sebagai
“pahlawan”?Ada juga wartawan-wartawan "non-pribumi" –Fikri Jufri,
Toriq Hadad, Yosep Adi Prasetyo, Lenah Susianty dan lainnya-- ikut
mendirikan Aliansi Jurnalis Independen maupun Institut Studi Arus
Informasi masing-masing pada 1994 dan 1995. Dua organisasi ini
mendirikan media bawah tanah pada zaman Presiden Soeharto, guna
menyiasati sensor dan bredel, sehingga beberapa anggotanya dipenjara. Tidakkah logika macam Indexpress ini juga kelak akan menghapus AJI dan ISAI berhubung ada “non-pribumi”?
Andreas Harsono adalah ketua Yayasan Pantau, bergerak di bidang
pelatihan wartawan dan sindikasi feature, dari tiga kantor Jakarta,
Banda Aceh dan Ende.
Ringkasan lain tentang Pers, Sejarah dan Rasialisme