Pesta
Anggaran Belum Berakhir
SEJUMLAH
anggota DPRD di Sumatera Barat, Kalimantan Barat, atau Kabupaten Garut
(Jawa Barat) sedang menanti ganjaran hukum menyusul aksi korupsi
setelah "pesta" anggaran APBD. Di saat sama anggota DPRD Kalimantan
Timur sedang menanti kompensasi
uang asuransi
menjadi tali asih Rp 500
juta sebelum mengakhiri masa tugas mereka. Pesta pora anggota DPRD
dengan menggunakan uang rakyat ternyata belum berakhir.
AKSI anggota
legislatif dan eksekutif memanfaatkan uang rakyat dengan cara saksama
dalam tempo sesingkat-singkatnya kini mulai menuai badai. Era
pelaksanaan otonomi daerah memang menjadi masa keemasan penyalahgunaan
anggaran dengan dalih kewenangan mengajukan anggaran.
Sebagai contoh
adalah Kalimantan Timur. Saat anggota DPRD mengakhiri "masa bakti",
mereka mendapat pemutihan mobil dinas. Kehidupan mewah belum lagi
berakhir bagi mereka setelah lima tahun mengurus anggaran triliunan
rupiah di provinsi kaya itu.
Menurut
Koordinator Hubungan Antar Lembaga Kelompok Kerja 30 (Pokja 30) di
Samarinda, Kalimantan Timur, Senci Han Serang Kadir, konversi dana
asuransi anggota dewan menjadi uang tali asih merupakan pelanggaran
hukum. Namun, keganjilan juga tampak di eksekutif. Menjelang akhir
jabatan DPRD, gubernur Kaltim sibuk merenovasi rumah dinas yang megah
dengan dana sebesar Rp 40 miliar, jauh di atas rumah yang baru dibeli
penyanyi Inul Daratista di bilangan Pondok Indah, Jakarta.
Kaltim merupakan
salah satu aib penggunaan dana APBD. Gedung DPRD dan kantor gubernur
yang megah ternyata tidak sebanding dengan deretan rumah reyot dan
perkampungan kumuh Kota Samarinda. Padahal penduduk provinsi yang
memiliki anggaran triliunan rupiah itu hanya sekitar 2,5 juta jiwa.
"Mengakses
dokumen APBD di tingkat provinsi atau kabupaten dan kota di Kaltim
secara keseluruhan tergolong sulit. Padahal APBD adalah dokumen publik,
masyarakat berhak mengetahui penggunaan uang mereka secara rinci," kata
Senci Han yang bersama sejumlah aktivis berusaha memantau alokasi APBD.
Tali asih sebesar
Rp 1 miliar juga sempat menjadi wacana di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Untunglah yang terealisasi, lanjut Senci, pemutihan mobil dinas. Aksi
pemutihan-pengalihan menjadi milik pribadi- mobil dinas legislatif dan
eksekutif kini sedang menjadi tren di Kalimantan Timur. Namun, belum
diketahui apakah pemutihan massal tersebut sudah sesuai dengan prosedur.
Ringkasan lain tentang Pesta Anggaran Belum Berakhir