Pendidikan Anak Nagari Yang Tercecer
Summary rating: 5 stars
1 Tinjauan
Kunjungan:
137
kata:
300
Diterbitkan di: September 12, 2007
Setelah
reformasi bergulir, akses perubahan begitu cepat mendera dibelantara
aras sistem Indonesia. Salah satunya terwujudlah otonomi daerah melalui
undang-undang No.22 tahun 1999 dan dicerahkan lagi oleh undang-undang
No.32 tahun 2004. Secara langsung otonomi daerah telah menghapuskan
sistem pemerintahan sentralisme. Di aras lokal bergema pula tuntutan
anti pemerintahan desa yang telah bertapak dalam pemerintahan lokal
semenjak tahun 1980 melalui undang-undang No.5 tahun 1979. Di Sumatra
Barat sebagai akses dari reformasi sistem pemerintahan itu, berlaku
kembali pemerintahan nagari menggantikan pemerintahan desa.
Dalam sejarah sistem pemerintahan sentralisme, pemerintahan desa secara
sadar atau tidak telah menumbangkan sistem pemerintahan lokal di
nusantara, tidak saja di Sumatra Barat, tetapi juga berlaku di Aceh,
Batak, Bali, Maluku, Kalimantan dan sebagainya. Praktik sentralisme
telah penyeragaman lokal dalam tradisi desa dan kemudian berlaku
"pembunuhan" terhadap kearifan lokal. Akhirnya masyarakat lokal
kehilangan "kekayaan" tradisinya. Inilah awal diskursus tradisi diaras
nasional, sehingga mengakibatkan perbenturan kultur. Perbenturan kultur
tersebut membludak menjadi konflik kultural yang anarkhis.
Pemberdayaan-pemberdayaan terhadap masyarakat desa pun tidak jelas,
kerena aktivitas dan kreatifitas masyarakat diatur kedalam konteks
kekuasaan, maka oleh sebab itu masyarakat desa terpinggirkan. Tidak
heran partisipasi masyarakat lokal tidak termanifestasi dengan sadar.
Yang ada adalah partisipasi bayang-bayang semu. Desa telah mamatahkan
setting kultural masyarakat. Nampaknya pemerintahan desa ada juga
andilnya melahirkan urang Minang tinggal kerabang, dan identiti ke Minangan-nya tergadai dalam spekulasi kekuasaan. Kini sadar kembali, dengan seribu satu romantisme bernagari.
Silfia Hanani, M.Si, Pendidikan Anak Nagari