Sejumlah
kegiatan kebudayaan yang bersentuhan
dengan pemerintah lebih banyak
ditekankan pada orientasi pariwisata. Kebudayaan tak lebih
menjadi komoditi. Dengan logika seperti ini, maka perkembangan budaya tak dapat
diharapkan akan menjadi lebih baik. Bukan hanya kebudayaan
kemudian akan menjadi artefak dan komoditas belaka, namun juga kebudayaan dalam
artian ‘proses’ akan menjadi mandul. Pandangan
yang sering digunakan dalam melihat relasi budaya dan pariwisata adalah
kebudayaan sebagai asset yang dapat mengundang turis datang ke tempat
kebudayaan itu hidup. Masyarakat dipacu untuk menghidupkan
berbagai kesenian dan
peristiwa budaya. Dengan berbagai program yang dirancang,
pemerintah terkesan mencikaraui kehidupan dan
proses kebudayaan. Hal ini, saya duga, karena pemerintah memang tidak memiliki
definisi dan konsepsi yang jelas mengenai kebudayaan, atau kesenian
dalam arti khusus. Ketidakmengertian
ini sering kali diikuti dengan penyelenggaraaan peristiwa budaya yang
justru melemahkan proses kebudayaan itu sendiri. Tidak sedikit iven
kebudayaan yang kemudian malah menjadi bom waktu dengan menyisakan
berbagai konflik dan pertentangan diantara pelaku kebudayaan. Misalnya
saja, apa yang berbekas dari peristiwa Kongres Kebudayaan V di
Bukittinggi beberapa tahun yang lalu, yang dengan habis-habisan
didukung oleh Pemprov Sumatra Barat dan Pemkot Bukittinggi. Rasanya
tidak banyak efek yang berbekas dan menjadi inspirasi bagi perkembangan
kebudayaan di Sumatra Barat, selain hanya sebagai tuan rumah yang ramah
dan kemudian dicatat dalam sejarah kongres berikutnya. Namun
demikian, tetap saja pemerintah atau dinas yang mendapat tanggung jawab
dalam ranah kebudayaan menciptakan berbagai iven ini. Setelah sekian
banyak peristiwa kebudayaan yang pernah digelar, tak pernah ada kajian
atau evaluasi yang kemudian menjadi pijakan pada arah pengembangan
proses kebudayaan kita. Seluruh iven atau program digelar secara
dadakan dan tanpa persiapan dan orientasi, sehingga tidak betul-betul
dapat menjadi acuan dalam program berikutnya.Inilah
yang menjadi perdebatan dalam penyelenggaraan berbagai iven kebudayaan
yang digelar oleh pemerintah, sesuatu yang pernah dicap sebagai
peristiwa kebudayaan plat merah. Pemerintah memang memiliki kekuatan
dalam hal penyediaan dana dan fasilitas. Sesuatu yang kemudian menjadi
nilai tawar yang dimiliki pemerintah. Namun kebudayaan tidak hanya
dibangun dan didasarkan pada masalah ini saja. Ia menyangkut mentalitas
dan elan vital yang dimiliki manusia secara individu dan kolektif.
Ringkasan lain tentang Peristiwa Kebudayaan dan Proses Kebijakan