Kesalahan
terbesar Bung Hatta
adalah ketika dia memansuhkan pengertian kata "dwi
tunggal" dengan tindakannya
yang paling drastis; mengundurkan diri
sebagai wakil
presiden. Sejak itu, dalam kamus perpolitikan Indonesia
tidak lagi kata "dwi tunggal". Kata itu dikuburkan dalam-dalam dan
kemudian diganti dengan kata "dwi fungsi" untuk kelanggengan sebuah
rezim sesudahnya.
Bung Hatta dikatakan salah karena melakukan sesuatu yang tidak lazim.
Lazimnya, seseorang yang telah menjadi presiden, wakil presiden,
menteri, gubernur, bupati, camat ataupun kepala desa, apalagi pada masa
sekarang, mereka tidak pernah mau mundur. Dengan alasan bahwa jabatan
yang diberikan kepadanya
adalah sebuah "amanah", maka setiap jabatan
harus dipertahankan walau gagal sekalipun. Maka, Bung Hatta dapat
dikatakan tidak memegang amanah.
Orang Minang menganggap
pengunduran diri itu sebagai "pangkal bala" yang menyebabkan tidak ada
lagi orang Minang dipercaya untuk dipilih menjadi wakil presiden.
Pengunduran diri Bung Hatta adalah sebuah "kerugian" bagi kebesaran dan
martabat orang Minangkabau di dalam kancah perpolitikan. Itu suatu
kesalahan. Bukankah, konon, politik Indonesia sebelumnya didominasi
oleh tokoh-tokoh Minang?
Pengunduran diri Bung Hatta merupakan pula titik awal dari "keliaran"
Sukarno dalam memberi warna politik Indonesia dan kehidupan berbangsa.
Keliaran Sukarno itu, atau "fauvisme"
kata tokoh senirupa Prancis ketika pelukis Matisse memberikan warna
hijau pada hidung seorang model lukisannya. Liar, karena Matisse telah
meletakkan warna yang "tidak lazim" pada warna yang sudah dibakukan
bagi warna kulit manusia.
Bung Hatta: Yang Membesarkannya Adala