Dari Nagari, Wilayah, Nagari, Desa, ke Nagari Lagi
Summary rating: 2 stars
1 Tinjauan
Kunjungan:
143
kata:
300
Diterbitkan di: September 01, 2007
Di
jaman penjajahan Belanda, Nagari-Nagari di Sumatera Barat (Sumatra''s
Westkust) diatur berdasarkan Ordonnantie Nagari No. 677/1918 dan
kemudian diperbaiki dengan "Inlandsche Gemeente Ordonnantie
Buitengewesten 490/1938" (Undang-Undang Pemerintahan Anak Nagari Tanah
Seberang No.490 - tahun 1938) atau IGOB 490/1938. Waktu itu
Pemerintahan Nagari terdiri dari Kerapatan Nagari yang dipimpin oleh
seorang Kepala Nagari.
Di jaman pendudukan militer Jepang, boleh dikatakan tidak ada perubahan
berarti dalam bentuk atau susunan Pemerintahan Nagari. Dengan kata lain
Pemerintah Militer Jepang tampaknya sengaja membiarkan orang
Minangkabau dengan susunan Pemerintahan Nagarinya atau barangkali juga
Pemerintah Jepang tidak mau direpotkan dengan bentuk atau susunan
pemerintahan yang ada, karena waktu itu mereka lebih mengutamakan
perang menghadapi sekutu dari pada urusan lainnya.
Nagari Awal Proklamasi
Pada awal proklamasi, bentuk atau susunan Pemerintahan Nagari masih
seperti sebelumnya juga, yaitu dengan Kepala Nagari dan Kerapatan
Nagari yang terdiri dari Penghulu-Penghulu. Perubahan baru terjadi
sejak Pemerintahan Republik Indonesia mulai diatur, yakni tidak lama
setelah Proklamasi 1945.
Semenjak berdirinya KNI di awal proklamasi, maka para pejuang atau
organisasi perjuangan yang ada di setiap nagari, berhimpun ke dalam KNI
di nagari mereka masing-masing. Jadi, selain susunan Pemerintahan
Nagari di atas, sudah ada pula badan lain seperti Badan Perjuangan
sebagai produk revolusi.