Pembicaraan
tentang kebudayaan Minangkabau, setelah lengser Orde Baru, agaknya,
diduga semakin hadir kepermukaan. Hal itu dikarenakan ketika di zaman
Orde Baru pembicaraan tentang kebudayaan Minangkabau secara mandiri
(tanpa disangkut dan pautkan
dengan ideologi Orde Baru atau pemerintah)
adalah sesuatu yang mewah. Dengan demikian, pembicaraan tentang
kebudayaan Minangkabau, banyak orang menduga
akan menjadi suatu
"ledakan" atau "letupan" setelah setengah abad kesunyian, yang
menyesakan dada. Meskipun begitu masih banyak tersisa rasa
kekhawatiran. Ketakutan itu, ketakutan yang
tidak jelas, yang
sepertinya sulit diceritakan.
Ternyata "ledakan" itu tidak terjadi, yang terjadi hanya "letupan"
sesaat, ia mucul sekali waktu kemudian hilang lagi. Mengapa hal itu
terjadi, ternyata kebudayaan Minangkabau pada hari ini sudah menjadi
"serpihan" (tentang persoalan serpihan bandingkan dengan Tambo Sebuah Pertemuan, Gus tf: 2000). Sudah tidak utuh, kebudayaan Minangkabau sudah berserak-serak.
Barangkali mungkin dapat dikatakan Minangkabau sudah tidak ada, ada pun
yang ada; hanyalah
pemerintah Sumatra Barat. Kongkretnya begitu. Adapun
pemerintah Sumatra Barat berbeda dengan Minangkabau. Pemerintah Sumatra
Barat mempunyai
kekuasaan politik, ekonomi, pendidikan, bahkan
kebudayaan. Sedangkan Minangkabau bukanlah sebuah kekuasaan politik,
kekuasaan ekonomi, kekuasaan kebudayaan pun diragukan (karena yang
berkuasa dan berpengaruh adalah kebudayaan Jakarta - gitu lho). Seterusnya visi dan misi politik, ekonomi, pendidikan adalah visi dan misi pemerintah Indonesia atau Jakarta.
Namun ada juga yang memandang dan berpendapat bahwa Minangkabau adalah
Sumatra Barat, begitu juga sebaliknya Sumatra Barat adalah Minangkabau.
Anggapan seperti ini mendominasi orang Minangkabau di Sumatra Barat dan
juga pemerintah Indonesia. Tetapi, agaknya, diragukan apabila orang
Minangkabau setuju mau menukar sistem dan nama Minangkabau dengan
Sumatra Barat, akan tetapi diperkirakan lebih banyak yang setuju
menukar nama Sumatra Barat dengan nama Provinsi Minangkabau (tambahan
redaksi: lihat polling pertama Ranah-Minang.Com, Setujukah anda nama Prop. Sumbar diganti dengan Prop. Minangkabau). Namun yang tidak akan setuju jelas adalah Pemerintah Republik Indonesia, kemudian kaum nasionalis chauvisnistik dengan mengatakan akan terjadi primordialisme, egoisme kesukuan, etnosentrisme, chauvisnistik, rasis kesukuan, PRRI jilid kedua, hanya akan mempersiapkan provinsi saparatis.
Ringkasan lain tentang Provinsi Minangkabau