Gerakan
menentang pemerintah pusat dari PRRI dimulai ketika pada tanggal 10
Februari 1958, Dewan Perjuangan di
Padang menyampaikan ultimatum kepada
pemerintah pusat dengan tuntutan antara lain sebagai berikut:
menuntut agar
Kabinet Djuanda dibubarkan dalam tempo 5x24 jam dan mengembalikan mandatnya kepada Presiden.
supaya Hatta dan Sultan Hamengkubuwono IX ditunjuk sebagai formatur untuk membentuk kabinet baru.
supaya kabinet baru diberi kesempatan sepenuhnya untuk bekerja sampai diadakan pemilu berikutnya.
agar Presiden Soekarno/Pejabat Presiden membatasi diri menurut konstitusi.
apabila tuntutan di atas tidak dipenuhi maka kami akan mengambil langkah kebijaksanaan sendiri.Hari
berikutnya, setelah melalui sidang darurat, Kabinet Djuanda mengambil
keputusan: menolak keras ultimatum Padang dan bahkan memerintahkan KSAD
memecat langsung serta menangkap para kolonel yang berada di belakang
Dewan tersebut - Ahmad Husein, Zulkifli Lubis, Mauludin Simbolon dan
H.N. Sumual. Pada hari berikutnya Kabinet menyiarkan jawaban
penolakannya lewat radio dan
perintah-perintah selanjutnya. Komando
Daerah Militer Sumatra dibekukan dan hubungan darat maupun udara dengan
Sumatra Tengah dihentikan sama sekali, seperti juga dengan yang telah
dilakukan sebelumnya terhadap Sulawesi Utara.