Lahirnya
Dewan Banteng berkaitan erat dengan banyak ketidakpuasan dan kekecewaan
umum, mulai dari perasaan lokal,
ketidakpuasan di kalangan perwira,
sampai kepada kemacetan sistem politik pasca revolusi, faktor Soekarno
dan agitasi komunis, serta ketidaksabaran lokal untuk mengambil
inisiatif sendiri.
Dalam bulan Oktober 1949, struktur
militer disederhanakan dan jumlah
pasukan dikurangi. Ini membawa akibat yang luas secara nasional. Namun
para perwira dan semua veteran perang kemerdekaan menerima pukulan yang
lebih hebat.
Menoleh kembali ke belakang, calon perwira lulusan Gyugun dari pusat pendidikan di dua tempat; Padang dan Bukittinggi menampilkan citra tersendiri di mata perwira didikan Gyugun
Sumatra. Pada masa perang kemerdekaan, mereka juga sempat mendirikan
sekolah calon perwira di Bukittinggi.
Dengan sedemikian banyak perwira
bermutu (sekitar 1.600 sampai 2.000) di daerah ini dengan karir militer
yang menonjol di Sumatra. Di samping memiliki anak-buah yang demikian
besar, Resimen 6 dari Divisi IX Banteng adalah yang terbaik di Sumatra.
Mereka merasa terhina ketika pasukan mereka
diporakporandakan oleh kebijaksanaan militer pusat. Banyak yang
dikeluarkan dari dinas tentara dan perwira mereka dipindah ke tempat
lain. Lebih menyedihkan lagi, reorganisasi yang dilakukan KSAD
Nasution, menyebabkan Sumatra Tengah kehilangan satuan komando mereka.