OLEH Nasrul Azwar Tanggal
28-30 November 2006, budayawan, intelektual, cendekiawan, dan aktivis
budaya Minangkabau—dan jika Tuhan memberi mereka umur panjang—berkumpul
selama 3 hari di sebuah hotel di Kota Padang untuk membincangkan
kebudayaan dan adat Minangkabau. Nama acaranya: “Kongres Kebudayaan dan
Apresiasi Seni Budaya Minangkabau”.
Alasan diadakan
Kongres ini, mengutip Darman Moenir, karena belum adanya
tolok ukur yang kuat dan proporsional untuk dijadikan modal dan model
ideal—kebudayaan Minangkabau. Aduh, lewat alasan yang terkesan ilmiah—tapi juga mengada-ada ini—agaknya ada sebuah motif yang disurukkan. Namun, sebelum
menelisik apa motif itu, yang pertama terlihat,
dari lasan itu, ialah
cara berpikir yang terkilir. Kebudayaan (Minangkabau) kembali hendak
dikonstruksi oleh segelintir orang yang sering merasa dirinya paling
terdidik dan cerdas dibandingkan mayoritas kita yang kaum badarai
ini. Elitisme ini, dengan sendirinya, menjadikan kebudayaan
(Minangkabau) yang hendak dikonstruksi
itu elite—atau bisa digolongkan
bagian dari produk “feodalisme baru”. Tanpa harus bertele-tela, jelas
konstruksi kebudayaan yang akan dihasilkan itu jadi bertabrakan dengan
konseptual keminangkabauan yang demokratis dan egaliter. Satu
lagi, alasan tentang tiadanya “tolok ukur” terkesan alasan yang
dicari-cari. Namun, terlepas dari itu, ketika “kaum priyayi” baru itu
mulai memikirkan tentang sebuah “tolok ukur”, maka seiring itu mereka
sesungguhnya sedang menggagas satu model uniformitas, sebentuk
penyeragaman dan sejenis pengebirian. Kebudayaan sudah harusnya
dibiarkan hidup dalam keberagaman “tolok ukur”, terkecuali kalau kita
masih hidup dalam era istana sentris, era di mana segala hal memusat di
satu tangan.
Ringkasan lain tentang Kongres Mencari Ketiak Ular: Kongres Minangkabau