Semua Pihak Mesti Duduak Barapak
Summary ratings: 3 stars
(xx voters)
Kunjungan:
100
kata:
300
Diterbitkan di: Juli 25, 2007
Semua Pihak Mesti Duduak Barapak OLEH Nasrul Azwar Dalam
penelusuran dokumentasi perihal hubungan Agam dengan Bukittinggi dalam
wilayah pemerintahan ke dua daerah itu, yang mengesankan tidak kundusif
ternyata telah berlangsung lama. Perseteruan yang paling mutakhir
adalah soal diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No 84 Tahun 1999
tentang tapal batas kedua daerah itu. Pada
tahun 1968, perseteruan dua daerah ini menyangkut perkara Pasar Sarikat
Bukittinggi. Ketika itu solusi sengketa ini, disepakati masing-masing
DPRD-GR membentuk Panitia Khusus. Namun kedua DPRD-GR itu tidak
berhasil mencapai kata sepakat alias kandas. Maka, penyelesaian Pasar
Sarikat diserahkan kepada masing-masing pemerintahan. Konflik
ini berawal dari dari tuntutan pemerintah Kabupaten Agam dengan
mengeluarkan “resolusi”. Agam merasa berhak menerima hasil Pasar
Sarikat Bukittinggi yang memang berada di daerah otonomi Nagari Kurai V
Jorong. Tuntutan ini dinilai Pemerintah Kotamadya Bukittinggi bersifat
sepihak, akhirnya memang tidak dapat dipenuhi. Perselisihan
ini tampaknya menjadi titik awal konflik Agam–Bukittinggi, hingga kini.
Padahal dalam sejarah kulturalnya, kedua masyarakat ini badunsanak. Namun, dalam perspektif kekuasaan dan pemerintahan, bagi Bukittinggi dan Agam, badunsanak ini bukan berarti menjadi alasan yang tepat untuk membagi hasil dari aset yang dimiliki Kota Bukittinggi. Lalu,
kini muncul bibit baru yang memperuncing konflik kedua wilayah
administrasi yang berbeda ini: PP Nomor 84 Tahun 1999 tentang perubahan
batas wilayah Kota Bukittinggi dan Agam. Tampaknya,
PP yang telah hampir berusia tujuh tahun ini adalah satu pintu yang
akan membuka luka lama hubungan yang tidak enak kedua daerah itu. Dan
tentu saja tidak diharapkan perselesihan serupa terjadi di tingkat
masyarakat bawah.