OLEH Nasrul AzwarJika
Anda mau sedikit bekerja keras dan membuka lembaran surat-surat kabar
yang terbit di Sumatra
Barat dalam rentang bulan April-Mei 2004, maka
Anda akan menemukan
kalimat-kalimat seperti ini: “Jika saya terpilih
menjadi anggota DPRD, saya akan membebaskan biaya
pendidikan. Orangtua
tidak perlu lagi memikirkan biaya pendidikan anak-anaknya. Semua
gratis! Maka, pilihlah saya pada pemilu nanti.”Saat kampanye
pemilu, kalimat demikian tidak asing di telinga kita. Janji-janji
itulah yang dilontarkan para calon legislatif di lapangan bola, aula,
di sudut-sudut galanggang nagari, dan di mana saja jika ada kesempatan.
Kalimat itu menjadi headline di surat-surat kabar atau paling tidak
berdiri mencolok di rubrik-rubrik advetorial. Saat itu mereka
membutuhkan dukungan dari publik, dan tampaknya, adigium pendidikan
gratis bisa menjadi komodifikasi dalam bursa politik untuk menggenjot
raihan perolehan suara.Kini, 2 tahun telah berlalu. Yang pernah
berjanji itu telah 2 tahun pula duduk di kursi dewan legislatif dengan
fasilitas lumayan mewah dari negara. Merela digaji cukup lumayan besar
untuk ukuran penghasilan rata-rata rakyat Sumatra Barat, diberi
tunjangan, jaminan ini-itu, ada juga uang insentif kungker, rapat
ini-itu, dan lain sebagainya. Pokoknya, mereka tidak perlu
pusing-pusing memikirkan “pitmas”, semua sudah oke.Lalu, bagaimana
dengan janji mereka tentang pendidikan gratis itu? Tak usah pikirkan,
karena mereka tidak memikirkan itu lagi. Saat kini mereka sedang
merayakan hasil kebohongan itu dengan bungkus sebagai wakil rakyat.
Berteriak melebihi bunyi petus untuk menagih janji mereka, jangan harap
mereka dengar. Datang ke kantor mereka buat menagih janji-janji itu,
jangan berpikir mereka akan membuka pintu lebar-lebar. Semua seperti
membenturkan sesuatu ke dinding batu.