Macet Jakarta
dan Pembangkangan MassalRedaktur Kompas mencatat angka Rp. 43 Trilliun kerugian yang diderita akibat
kemacetan Jakarta. Angka
tersebut pasti
tidak terlalu fantastis dalam kurun setahun. Bagaimana mungkin produktivitas kerja tumbuh di sebuah kota metropolitan yang tidak lagi menyisakan satupun moda transportasi yang efektif dan layak kepada warganya?Kondisi demikian tentu bukan kesalahan satu pihak semata, sebab kemacetan Jakarta memang karya bersama kita sebagai warga Negara yang tidak
pernah belajar tertib; polisi, pengendara, ataupun pemegang otoritas penataan jalur-jalur tratsnportasi lainnya. Namun jelas tanggung jawab pemerintah tidaklah kecil. Sebab di pundak merekalah segenap sumberdaya seharusnya
bisa dioptimalkan untuk menata kota metropolitan yang semakin sesak
dengan apartemen dan pusat perbelanjaan ini.Pemerintah bertanggung jawab lebih karena dengan wewenang besar yang dimilikinya telah gagal merumuskan kerangka penataan transportasi Jakarta secara komprehensif. Gagal karena pemerintah baik pusat maupun Pemda DKI sendiri tidak berittikad untuk duduk bersama dan membicarakan persoalan ini dengan serius. Angka 43 Trilliun bisa jadi hanya mencatatkan kerugian material-ekonomis dari kemacetan Jakarta, namun belum sama sekali menyertakan kerugian immaterial-psikologis yang diderita oleh warga dan pengguna transportasi di Jakarta. Bagaimana mungkin seorang pekerja bisa berkreasi dengan optimal, jika saat berangkat ataupun pulang kerja mereka didera stress yang tak pernah bisa mereka pastika hingga kapan akan berakhir. Selain berpengaruh produktivitas kerja, stress yang berkepanjangan bukan tidak mungkin akan mengendap dalam memori kolektif masyarakat yang berbuah menjadi keengganan mematuhi aturan. Sebab bisa jadi orang-orang yang stress akibat kemacetan Jakarta tersebut satu saat akan berujar, “untuk apa kita patuh pada aturan, sementara aturan yang adapun tak pernah memberikan jaminan hingga kapan stress yang mendera kita tiap hari akan berakhir?” Dan akan lebih parah lagi jika hal tersebut semakin mengental dan berakumulasi dalam memori masyarakat, dan selanjutnya memunculkan “ketidakpercayaan” kolektif masyarakat kepada pemerintah yang memang memimiliki kewenangan paling kuat untuk membenahi kondisi yang ada namun tidak pernah terlihat serius menggunakan kewenangan tersebut dengan semestinya. Para pejabat dan politisi seakan tidak pernah menghitung kerugian ekonomis dan psiikologis dari kemacetan Jakarta. Sebaliknya mereka berlomba menambah jumlah kendaraan yang akan semakin menambah sesak Jakarta. Bagi Jakarta sendiri, kemacetan tersebut juga tidak pernah membuatnya menjadi kompetitif dibanding Ibu Kota Negara-negara tetangga yang lebih teratur dalam hal transportasi. Metropolitan yang macet pasti akan membuat semua tamu (wisatawan, diplomat, tamu Negara) tidak merasa nyaman. Sehingga sudah barang tentu, Jakarta bukanlah tempat yang ideal lagi untuk penyelenggaraan even-even internasional.
Resensi lain tentang Kompas