Pernyataan Presiden SBY di Sidang Pleno Konferensi Ke-3 Dewan Ketahanan Pangan di Istana Bogor pada 2006 lalu amat
melegakan. Mulai dari pengukuhan gelar doktor ekonomi pertanian di IPB, pencanangan revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan (RPPK), hingga penganugerahan gelar doktor honoris causa (HC) dengan tema "Sistem Pertanian Berkelanjutan" dari Universitas Andalas, September 2005 lalu. Petani tidak saja dihadapkan pada kenyataan kepemilikan lahan yang kian sempit, mereka menghadapi kenyataan kian lemahnya akses terhadap input, biaya transaksi yang terus melambung, dan kelembagaan ekonomi yang tidak pernah berpihak kepada petani. Menyedihkan lagi, sektor pertanian terus dikeroyok, dijerumuskan,diperdaya, bahkan dihancurkan secara sistemis (systemic destruction) baik di on farm, off farm, maupun industri dan jasa pendukungnya oleh sektor yang secara langsung ditopangnya. Dampaknya, kinerja sektor pertanian terus terpuruk dan menjadi kurang menarik bagi masyarakat maupun dunia usaha untuk menggantungkan masa depan dan usahanya karena risiko yang harus ditanggung tidak proporsional dibandingkan dengan peluang keuntungan dan manfaat yang dapat diterima. Program peningkatan daya saing, peningkatan produksi petani, dan kesejahteraan petani selalu didengungkan, tetapi pada saat yang sama degradasi sumber daya tanah, air, dan iklim, akibat pembabatan hutan dan buruknya implementasi tata ruang akibat intervensi pemodal kuat/pejabat dengan argumen sumber devisa, terus berlangsung nir-intervensi. Ditambah degradasi di sistem produksi, seperti fragmentasi produksi dan distribusi input pertanian, nihilnya dukungan bank, dicabutnya subsidi, kelangkaan pupuk bersubsidi yang hingga saat ini masih langka, tidak fokusnya perencanaan sektor pertanian, liberalisasi kebablasan, dan tidak bersenyawanya lembaga pendidikan dan riset dengan petani, membuat berbagai upaya sia-sia. Untuk pertanian, ada empat kebijakan: kebijakan umum pertanahan dan tata ruang pertanian, pembangunan infrastruktur pedesaan, ketahanan pangan, dan perdagangan produk pertanian. Cukupkah dana DAK yang baru? Sayang, bukan saja empat kebijakan itu tidak cukup untuk merevitalisasi dan mengembalikan pertanian pada posisinya yang terhormat, tetapi juga tidak ada terobosan yang betul-betul baru yang membuat kita yakin bahwa ini tidak sekadar retorika. Sistem Revolusi Hijau yang lebih banyak menyengsarakan petani harus betul-betul dijadikan pegangan oleh SBY dengan belajar dari pengalaman dengan penerapan pertanian yang berkelanjutan (sustainable agriculture).