Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Implementasi Program Jamkesmas

oleh: ScNet     Pengarang : Nita
ª
 
Keluarga miskin yang berhak masuk sebagai peserta jamkesmas ditentukan oleh pendataan dari BPS / Biro Pusat Statistik dan mekanisme di lapangan diserahkan lewat Kelurahan, RW dan RT. Adapun pelaksana jamkesmas adalah instansi pemerintah secara berjenjang dari bawah, mulai Puskesmas, rumah sakit berbagai tipe. Adapun rumah sakit swasta bisa ikut serta sebagai pelaksana jamkesmas, asalkan sudah ada kesepakatan dengan pemerintah daerah setempat.

Jamkesmas singkatan dari jaminan kesehatan masyarakat, merupakan suatu program yang dibuat pemerintah untuk menjamin kebutuhan kesehatan bagi masyarakat kurang/tidak mampu. Jamkesmas ini sebenarnya bukan suatu program baru. Program ini melanjutkan program terdahulunya yaitu askeskin dan kartu sehat yang semuanya memiliki tujuan yang sama, untuk menjamin pembiayaan kesehatan masyarakat miskin.

Pedoman pelaksanaan program Jamkesmas, seiring dengan peningkatan pelayanan dan tuntutan masyarakat atas pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas sehingga perlu mendapatkan revisi dan perkembangan menuju pelayanan yang berkualitas. Pedoman pelaksanaan jamkesmas berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 903 tahun 2011. Bahwa setiap penyelenggara pelayanan kesehatan di Seluruh Indonesia harus berpedoman dengan panduan ini untuk memudahkan dalam proses pelayanan Jamkesmas kepada masyarakat. Mengutip Peraturan Menteri Kesehatan tersebut bahwa Pengaturan Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat bertujuan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pihak terkait penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dalam rangka: (a). Memberikan kemudahan dan akses pelayanan kesehatan kepada peserta di seluruh jaringan fasilitas kesehatan Jamkesmas. (b). Mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang terstandar bagi peserta, tidak berlebihan sehingga terkendali mutu dan biayanya. (c). Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. (Peraturan menteri kesehatan tahun 2011, pasal 1). Program Jamkesmas Tahun 2011 dilaksanakan dengan beberapa perbaikan pada aspek kepesertaan, pelayanan, pendanaan dan pengorganisasian. Pada aspek kepesertaan, sejak tahun 2010 telah dilakukan upaya perluasan cakupan, melalui penjaminan kesehatan kepada masyarakat miskin penghuni panti-panti sosial, masyarakat miskin penghuni lapas/rutan serta masyarakat miskin akibat bencana paska tanggap darurat, sampai dengan satu tahun setelah kejadian bencana. Peserta yang telah dicakup sejak tahun 2008 meliputi masyarakat miskin dan tidak mampu yang ada dalam kuota, peserta Program Keluarga Harapan (PKH), gelandangan, pengemis dan anak terlantar. Kementerian Kesehatan saat ini telah mencanangkan Jaminan Kesehatan Semesta pada akhir Tahun 2014, sehingga nantinya seluruh penduduk Indonesia akan masuk dalam suatu Sistem Jaminan Kesehatan Masyarakat (universal coverage). (Peraturan menteri kesehatan tahun 2011).

SasaranJamkesmas tahun 2012 menurut Ratna Rosita Sekretaris Jenderal Kemanterian Kesehatan bahwa sebanyak 76,4 juta penerima Jamkesmas akan diterapkan oleh Kemkes dan jumlah itu ditargetkan untuk bertambah menjadi 96 juta orang atau 40 persen warga Indonesia pada 2013 (http://www.antaranews.com).

Di Banyuwangi pada tahun 2011 dana jamkesmas belum mampu menutup biaya kesehatan warga miskin. APBD masih mengeluarkan anggaran sekitar Rp 4,354 miliar untuk membiayai kesehatan warga miskin yang tidak tercover jamkesmas dan jamkesda. Sebagaimana di katakan Kabag Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkab, Nurul Cholili bahwa belum semua warga miskin menerima program jamkesmas dan jamkesda. (http://www.kabarbanyuwangi.com).

Indikasipenyelewengan dana jamkesmas juga terjadi pada tahun 2011 yakni penggelapan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) dan Pajak Penghasilan (Pph) dari dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) senilai Rp 959 juta. (http://infokorupsi.com)

Belumlagi kasus pasien dari warga miskin yang terusir dari Rumah Sakit Daerah (RSUD) dan warga yang tidak mampu berobat karena kemiskinannya sebagaimana dilansir media cetak, misalnya di radar banyuwangi, dikatakan bahwa “dua pasien jampersal diusir “ dan “ saroji akhirnya dijamin RSUD”. (Radar Banyuwangi, 2012).

Menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah, legislatif pusat dan daerah serta masyarakat untuk menyukseskan program jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas). Tanpa peran serta semua elemen masyarakat upaya meningkatkan derajat kesehatan rakyat miskin akan sulit dicapai.
Diterbitkan di: 04 Juni, 2012   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.