Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Teori dan Konsep Cukai

oleh: eagle2013    
ª
 
Pungutan cukai adalah salah satu jenis pajak tidak langsung yang dipungut pemerintah terhadap obyek pajak berupa barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan oleh pemerintah . Dalam penetapan suatu jenis pajak oleh pemerintah dapat dibedakan antara pajak langsung dan pajak tidak langsung . Pengertian pajak langsung adalah pungutan pajak yang secara ekonomis bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Kemudian yang kedua, mengenai pengertian pajak tidak langsung adalah pajak yang mana beban ekonomisnya dapat dialihkan kepada pihak lain. Lebih lanjut, Barata dan Zul (1989) menentukan cara mengkategorikan suatu pajak, apakah termasuk jenis pajak langsung atau tidak langsung, yaitu dengan memperhatikan tiga unsur pajak sebagai berikut :1. Penanggung jawab pajak (wajib pajak), yaitu orang-orang yang secara formal yuridis harus membayar pajak. 2. Penanggung pajak, yaitu orang yang secara riil (nyata) memikul dahulu beban pajak yang harus dibayar. 3. Pemikul pajak, yaitu orang-orang yang menurut undang-undang harus dibebani pajak. Apabila ketiga unsur tersebut ada pada diri seseorang, maka pajak yang dibayarkan tersebut dikategorikan sebagai pajak langsung, namun bila salah satu unsur tadi terpisah pada lebih satu orang, maka pajak yang dibayarkan dikategorikan sebagai pajak tidak langsung.Pungutan cukai yang dipungut oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai termasuk dalam kategori pajak tidak langsung, karena unsur subyek pajak sebagaimana uraian pengkategorian diatas berada lebih dari satu orang. Posisi penanggung jawab pajak dan penanggung pajak riil adalah pengusaha yang memproduksi barang-barang kena cukai, sedangkan pemikul pajak akhir adalah konsumen sebagai end user dari barang-barang kena cukai tersebut. Menurut historis pemungutan cukai, adalah Inggris sebagai negara yang pertama kali memberlakukan pungutan cukai pada tahun 1643 dalam rangka meningkatkan pendapatan pemerintahnya. Kemudian pemerintah di USA memberlakukan pungutan cukai pertama kali terhadap produk distilled spirits (minuman keras dari alcohol sulingan) pada tahun 1791 (Encarta, 2006). Sejarah pungutan cukai di Indonesia dimulai oleh pemerintah kolonial Belanda dengan pemberlakuan ordonansi cukai. Adapun obyek cukai yang dikenakan pada saat itu meliputi : minyak tanah (ordonansi tahun 1886), alkohol sulingan (ordonansi tahun 1898), bir (ordonansi tahun 1931),  hasil tembakau (ordonansi tahun 1932), gula (ordonansi tahun 1933), dan setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya beberapa produk tersebut tidak lagi dikenakan pungutan cukai. Sejalan dengan pemberlakuan Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang cukai, maka saat ini pemerintah Indonesia hanya menetapkan tiga komoditi yang dikenakan pungutan cukai yaitu : hasil tembakau, etil alkohol, dan minuman mengandung etil alkohol. Selain Indonesia negara-negara yang mengenakan cukai secara terbatas terhadap tiga jenis komoditi adalah sebagian besar negara-negara yang tergabung dalam Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) yang beranggotakan 30 negara seperti : USA, Canada, Japan, Australia, Germany, United Kingdom, Korea Selatan, dan sebagainya. Point penting yang kedua adalah kesamaan obyek cukai di setiap negara terhadap komoditi rokok dan minuman beralkohol. Pada umumnya pemerintah di setiap negara sepakat bahwa konsumsi terhadap produk rokok dan minuman beralkohol haruslah dibatasi dengan pengenaan cukai, alasan utamanya adalah bahwa dampak eksternal yang ditimbulkan oleh hasil tembakau dan minuman beralkohol terhadap kesehatan dan lingkungan cukup potensial. Dengan kata lain, cukai dikenakan terhadap produk rokok dan minuman beralkohol sebagai kompensasi dari biaya-biaya eksternalitas yang ditimbulkannya. Pungutan cukai adalah salah satu instrumen yang penting untuk mengumpulkan penerimaan negara. Berbeda dengan instrumen pajak lainnya, pengenaan cukai dikaitkan dengan konsumsi terhadap komoditi-komoditi tertentu yang peredarannya harus dibatasi oleh pemerintah dengan alasan-alasan tertentu. Cnossen (2005) menjelaskan beberapa sasaran utama dalam pengenaan cukai oleh pemerintah, antara lain adalah : ”untuk meningkatkan pendapatan negara dalam rangka mendukung program-program umum pemerintah; sebagai cerminan dari biaya eksternalitas; untuk membatasi konsumsi terhadap produk-produk tertentu ; dan sebagai bentuk kompensasi publik atas pelayanan yang disediakan pemerintah”.Adapun isu-isu aktual yang berkaitan dengan sistem pengenaan pungutan cukai dewasa ini adalah pilihan antara sistem pembebanan tarip spesifik atau system pembebanan tarif advaloreum. Kemudian isu lain yang tidak kalah pentingnya adalah adanya trade-off antara kepentingan cukai sebagai salah satu sumber pendapatan negara, kepentingan masyarakat terhadap pembatasan peredaran komoditi tertentu dan juga kepentingan pemerintah terutama dalam hal menciptakan kesempatan kerja. Ketiga isu tersebut harus bisa diakomodasikan oleh pemerintah dalam penyusunan setiap regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan pungutan cukai. Undang-undang Cukai Nomor 11 Tahun 1995, sebagai dasar yuridis pengenaan cukai secara khusus mencantumkan konsep pungutan cukai pada bab ketentuan umum pasal 1, sebagai berikut : “Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini”. Ada dua poin penting yang dapat dimaknai terhadap penjelasan ayat dalam pasal ini, yaitu : 1. Penegasan mengenai pengertian barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini, adalah barang-barang yang dalam pemakaiannya perlu dibatasi dan diawasi. 2. Secara khusus Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 menetapakan tiga jenis barang kena cukai yang terdiri dari : a. etil alkohol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya; b. minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol; c. hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya. 
Diterbitkan di: 22 Juni, 2011   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.