Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Halaman Utama Shvoong>Hukum & Politik>Hukum Pajak>Aspek PERPAJAKAN HIBAH JARINGAN LISTRIK DAN TRAFO

Aspek PERPAJAKAN HIBAH JARINGAN LISTRIK DAN TRAFO

oleh: mmsurono    
ª
 
ASPEK PERPAJAKAN HIBAH JARINGAN LISTRIK DAN TRAFO

Sahabat, beberapa tahun terakhir ini sering terdengar keluhan konsumen atau penghuni perumahan real estate soal listrik. Mereka merasa tertipu dengan promosi pihak developer waktu membeli unit perumahan, “JARINGAN LISTRIK SUDAH TERPASANG” katanya. Bohongkah developer? Tidak, developer tidak bohong. Developer jujur. Konsumen saja yg kurang jeli. Benar jaringan listrik sudah terpasang, masalahnya tanpa arus. Toh developer tak pernah bilang dalam promosinya “SUDAH DIALIRI LISTRIK”...he..he

Developer tentunya berusaha memenuhi kebutuhan konsumennya termasuk dalam hal listrik, sampai membangun jaringan listrik di dalam komplek perumahan yang dibangunnya yang dkemudian hari dihibahkan ke PLN. Ini dimaksudkan untuk memudahkan agar perumahan yg dibangun cepat dialiri listrik. Bereskah? Ternyata tidak juga.
Okelah kita tak perlu pusing memikirkannya, biarlah jadi urusan PLN karena kita juga tak bsa ikut campur apalagi menyelesakanya...:)

Sekarang kita diskusikan aspek perpajakannya saja.
Bagaimana hubungan PLN dengan Developer terkait jaringan listrik dan trafo yang dibangun Developer. Setelah dialiri listrik siapakah yang berhak atas kepemilikan jaringan itu? Praktek di lapangan dari beberapa sahabat developer yang penulis kenal, jaringan listrik dan trafo itu dihibahkan kepada PLN, gratis-tis, semua biaya atas hibah tersebut dibebankan ke developer. Enak bener PLN ya..., nambah pelanggan ratusan tanpa membangun jaringan.
Celakanya bagi developer masih terbebani semua jenis pajak atas hibah itu yang seharusnya sebagian menjadi kewajiban PLN.

Baiklah Sahabat, kita kupas aspek perpajakannya.
1. PPN (Value Added Tax)
Penyerahan jaringan ini termasuk obyek PPN karena termasuk dalam pengertian “penyerahan Barang Kena Pajak” (Pasal 1A Ayat 1 Huruf d UU PPN).
Dalam hal ini developer menerbitkan Faktur Pajak dengan DPP senilai harga pokok.

2. PPh Pasal 4(2)
Meskipun pihak developer benar benar menghibahkan (bukan menjual dan mengambil keuntungan) ke PLN, tetapi berdasarkan Pasal (1) PP Nomor 48 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 71 Tahun 2008 bahwa atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan wajib dibayar Pajak Penghasilan. Termasuk dalam pengertian pengalihan tersebut adalah hibah (ayat 2).
Lho.lho..lho....jaringan listrik kan bukan bangunan.
Begini Sahabat, dalam UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994 yang dimaksud dengan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan. Nah dari definisi itu, tiang listrik dan trafo yang disangga oleh beberapa tiang masuk dalam pengertian bangunan.

3. PPh Pasal 25/29
Bagi PLN hibah jaringan listrik ini merupakan penghasilan karena akan menambah kekayaan PLN (Pasal 4 (1) UU PPh). Nah penghasilan ini harus dilaporkan oleh PLN sebagai pengahasilan dari luar usaha dalam SPT Tahunan PPh Badan.
4. BPHTB
Meskipun tiang listrik termasuk dalam katagori bangunan dalam UU PBB, tetapi bukan berarti hibah atas (jaringan) tiang listrik terutang BPHTB. Karena yang menjadi obyek Pajak adalah perolehan “hak” atas tanah dan atau bangunan (Pasal 2 Ayat 1 UU BPHTB). Hak atas tanah yang dimaksud adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak pengelolaan (Pasal 2 Ayat 3). Semuanya adalah hak-hak atas tanah yang diatur dalam UU Agraria. Bagaimana dengan hak atas bangunan saja? Sejauh ini belum ada peraturan perundangan yang mengatur hak atas bangunan. Dalam kasus ini (tiang listrik), bangunan berdiri di atas tanah milik developer yang diperuntukkan fasilitas umum (fasum). Jadi menurutku sepanjang tidak ada peraturan yang mengatur hak atas satuan bangunan sih atas hibah jaringan listrik dari developer ke PLN tidak terutang BPHTB.
Namun demikian praktek di lapangan, pihak PLN mengharuskan developer setor BPHTB atas nama PLN.
Nah Sahabat, jelas sudah sekarang. Dari aspek perpajakan yang akan timbul sebagai akibat hibah jaringan listrik oleh developer, selain butir 2 adalah menjadi beban PLN. Tetapi kenyataan di lapangan hampir semuanya dibebankan ke pemberi hibah.
Baiklah Sahabat, ini pendapatku. Belum tentu benar. Ada baiknya Sahabat mengajukan pertanyaan secara tertulis ke Kantor Pelayanan Pajak dimana Sahabat terdaftar jika belum memahami aspek perpajakan atas kasus yang kita bahas ini.... .
Dan untuk memperluas pengetahuan kita silakan beri komentar.....
Terima kasih...

Diterbitkan di: 27 Nopember, 2010   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
Terjemahkan Kirim Link Cetak
  1. 1. Ardi Wijaya

    191

    Mantap bro, makin tambah pengetahuan pajakku

    0 Nilai 11 Februari 2011
X

.