Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Halaman Utama Shvoong>Hukum & Politik>Administrasi Negara>Tujuan dan Prinsip Otonomi Daerah

Tujuan dan Prinsip Otonomi Daerah

oleh: sangbolang     Pengarang : wira uia 2010
ª
 
  • /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-style-parent:""; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}

    A. Tujuan dan Prinsip Otonomi Daerah


    Tujuan dilaksanakannya otonomi daerah adalah :

    1. mencegah pemusatan kekuasaan.

    2. terciptanya pemerintahan yang efesien.

    3. partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi di daerah masing-masing.

    Tujuan utama otonomi daerah adalah :

    1. kesetaraan politik ( political equality ).
    2. Tanggung jawab daerah ( local accountability ).
    3. Kesadaran daerah ( local responsiveness )

  • Otonomi daerah sebagai salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan, pada hakekatnya bertujuan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan. Berdasarkan ide hakiki yang terkandung dalam konsep otonomi, maka Sarundajang (2002) juga menegaskan tujuan pemberian otonomi kepada daerah meliputi 4 aspek sebagai berikut :

    1. Dari segi politik adalah mengikutsertakan, menyalurkan aspirasi dan inspirasi masyarakat, baik untuk kepentingan daerah sendiri, maupun untuk mendukung politik dan kebijakan nasional;
    2. Dari segi manajemen pemerintahan, adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan;
    3. Dari segi kemasyarakatan, untuk meningkatkan partisipasi serta menumbuhkan kemandirian masyarakat melalui upaya pemberdayaan masyarakat untuk mandiri;

    Dari segi ekonomi pembangunan, adalah untuk melancarkan pelaksanaan program pembangunan guna tercapainya kesejahteraan rakyat.

    Prinsip otonomi daerah adalah :

    1. untuk terciptanya efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

    2. sebagai sarana pendidikan politik.

    3. sebagai persiapan karier politik.

    4. stabilitas politik.

    5. kesetaraan politik.

    6. akuntabilitas politik.


    Manfaat otonomi daerah adalah sebagai berikut :

    1. Pelaksanaan dapat dilakukan sesuai dengan kepentingan Masyarakat di Daerah yang bersifat heterogen.
    2. Memotong jalur birokrasi yang rumit serta prosedur yang sangat terstruktur dari pemerintah pusat.
    3. Perumusan kebijaksanaan dari pemerintah akan lebih realistik.
    4. Desentralisasi akan mengakibatkan terjadinya "penetrasi" yang lebih baik dari Pemerintah Pusat bagi Daerah-Daerah yang terpencil atau sangat jauh dari pusat, di mana seringkali rencana pemerintah tidak dipahami oleh masyarakat setempat atau dihambat oleh elite lokal, dan di mana dukungan terhadap program pemerintah sangat terbatas.
    5. Representasi yang lebih luas dari berbagai kelompok politik, etnis, keagamaan di dalam perencanaan pembangunan yang kemudian dapat memperluas kesamaan dalam mengalokasikan sumber daya dan investasi pemerintah.
    6. Peluang bagi pemerintahan serta lembaga privat dan masyarakat di Daerah untuk meningkatkan kapasitas teknis dan managerial.
    7. Dapat meningkatkan efisiensi pemerintahan di Pusat dengan tidak lagi pejabat puncak di Pusat menjalankan tugas rutin karena hal itu dapat diserahkan kepada pejabat Daerah.
    8. Dapat menyediakan struktur di mana berbagai departemen di pusat dapat dikoordinasi secara efektif bersama dengan pejabat Daerah dan sejumlah NGOs di berbagai Daerah. Propinsi, Kabupaten, dan Kota dapat menyediakan basis wilayah koordinasi bagi program pemerintah.
    9. Struktur pemerintahan yang didesentralisasikan diperlukan guna melembagakan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan implementasi program.
    10. Dapat meningkatkan pengawasan atas berbagai aktivitas yang dilakukan oleh elite lokal, yang seringkali tidak simpatik dengan program pembangunan nasional dan tidak sensitif terhadap kebutuhan kalangan miskin di pedesaan.
    11. Administrasi pemerintahan menjadi mudah disesuaikan, inovatif, dan kreatif. Kalau mereka berhasil maka dapat dicontoh oleh Daerah yang lainnya.
    12. Memungkinkan pemimpin di Daerah menetapkan pelayanan dan fasilitas secara efektif, mengintegrasikan daerah-daerah yang terisolasi, memonitor dan melakukan evaluasi implementasi proyek pembangunan dengan lebih baik dari pada yang dilakukan oleh pejabat di Pusat.
    13. Memantapkan stabilitas politik dan kesatuan nasional dengan memberikan peluang kepada berbagai kelompok masyarakat di Daerah untuk berpartisipasi secara langsung dalam pembuatan kebijaksanaan, sehingga dengan demikian akan meningkatkan kepentingan mereka di dalam memelihara system politik.
    14. Meningkatkan penyediaan barang dan jasa di tingkat lokal dengan biaya yang lebih rendah, karena hal itu tidak lagi menjadi beban pemerintah Pusat karena sudah diserahkan kepada Daerah.

    B. Model Desentralisasi

    Model desentralisasi adalah pola penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan kepada daerah otonomi untuk mengatur dan menangani urusan pemerintahan dalam Negara Republik Indonesia.

    Menurut Rondinellin, model desentralisasi ada empat macam yaitu :

    1. Dekonsentrasi.

    2. Delegasi.

    3. Devolusi.

    4. Privatisasi.

    Diterbitkan di: 25 Juli, 2012   
    Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
    1. Menjawab   Pertanyaan  :    Jelaskan tujuan penyelenggaraan pemerintahan di daerah! ( 1 Jawaban ) Lihat semua
    1. Jawaban  :    1. mencegah pemusatan kekuasaan. 2. terciptanya pemerintahan yang efesien. 3. partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi di daerah masing-masing. 24 Februari 2013
    1. Menjawab   Pertanyaan  :    Apa pengaruh melakukan prinsip otonomi daerah? Lihat semua
    1. Menjawab   Pertanyaan  :    sebutkan tujuan stabilitas ekonomi yang dilakukan pemerintah Lihat semua
    Terjemahkan Kirim Link Cetak
    X

    .