Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Halaman Utama Shvoong>Hukum & Politik>Administrasi Negara>http://www.lkpp.go.id/v2/konsultasi/index.php?mod=browsep&pid=123#q_1

http://www.lkpp.go.id/v2/kon sultasi/index.php?mod=browse p&pid=123#q_1

oleh: tenderwatch    
ª
 
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan

Contoh format Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tidak terdapat dalam SDP yang ada dalam Peraturan Kepala LKPP, karena BA tersebut sangat bervariasi untuk setiap pekerjaan.

Contoh format Berita Acara Serah Terima yang terdapat dalam Peraturan Kepala LKPP No.6 Tahun 2011 mengenai SDP hanya melampirkan BA yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sesuai dengan tahapan pelelangan/seleksi yang ada pada pasal 57 dan 58.

Berita acara pemeriksaan dan penerimaan dapat digabungkan dalam satu BA Serah Terima Pekerjaan.

Berita Acara Hasil Pelelangan

BAHP merupakan rangkuman dari keseluruhan tahap pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan oleh Pokja ULP, antara lain proses Evaluasi. Dengan demikian BA Evaluasi tidak sama dengan BA Hasil Pengadaan.

Berita Acara Pembukaan Penawaran, Hasil Evaluasi dan Penetapan

Berita Acara Pembukaan Penawaran, Hasil Evaluasi dan Penetapan cukup ditandatangani oleh ULP/Panitia Pengadaan, tidak perlu menyertakan tandatangan PA/KPA, PPK atau PPTK karena kewenangan pemilihan penyedia tersebut secara penuh dimiliki oleh ULP/Panitia Pengadaan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 (pasal 15 ayat 1).

Penetapan pemenang dilakukan oleh Pokja ULP berdasarkan kesepakatan seluruh anggota (collective collegial) untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000 (seratus milyar rupiah). Semua anggota ULP memiliki kedudukan yang sama, tidak ada yang berperan ketua atau wakil ketua.

Ketentuan penetapan pemenang dalam Pokja dapat dilihat pada lampiran bagian B.1. tentang penyusunan BAHP. BAHP merupakan kesimpulan dari hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga yang dibuat oleh ULP dan ditandatangani oleh paling kurang seperdua dari jumlah anggota pokja ULP.

Jadwal Pengumuman pemenang seharusnya merujuk kepada jadwal yang sudah disusun oleh Pokja ULP/Panitia dan tercantum pada dokumen pengadaan. Jika panitia tidak dapat mengumumkan pemenang sesuai jadwal yang ditentukan sebelumnya, maka dapat dilakukan konfirmasi kepada Panitia. Pokja ULP juga dapat mengumumkan pengunduran jadwal pengumuman pemenang karena sesuatu hal yang dapat diterima. Dalam hal ini peserta lelang belum dapat menyampaikan Sanggah, karena baru dapat dilakukan setelah pengumuman pemenang.

Penetapan hasil evaluasi kualifikasi yang dihasilkan oleh pokja ULP selanjutkan digunakan oleh pokja ULP yang bersangkutan untuk tahapan berikutnya (evaluasi penawaran). Hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga kemudian disimpulkan dan dimasukan kedalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP). Pokja ULP kemudian membuat Surat Penetapan Pemenang berdasarkan BAHP. Jika tidak terdapat sanggahan dan sanggahan banding, BAHP diserahkan kepada PPK melalui Kepala ULP sebagai dasar penerbitan SPPBJ dan kontrak.
Diterbitkan di: 12 Agustus, 2011   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    kalau ada jasa sewa kamera 900 rb dokumen adm yang perlu dilengkapi apa saja? ada jasa konsultasi dibawah 5 juta dokumen adm yang perlu dilengkapi apa saja Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    dokumen apa saja untuk pekerjaan konstruksi yang harus ditanda-tangani oleh KPA? Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    rencana umum pengadaan Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    apakah boleh berita acara serah terima barang, pemeriksa barang dan pemesan barang di tandatangani oleh satu orang? Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    siapa yang bertanda tangan pihak pertama dan pihak kedua pada serah terima pertama (PHO)..? ( 1 Jawaban ) Lihat semua
  1. Jawaban  :    sesuai dengan lampiran III Perpres 54 Tahun 2010 yang berhak menandatangani serah terima pertama (PHO) adalah rekanan dan PPK, bukan PPHP karena PPHP hanya bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.trims 31 Desember 2011
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    bagaimana cara menetapkan denda atas pekerjaan yang terlambat pelaksanaannya? ( 1 Jawaban ) Lihat semua
  1. Jawaban  :    denda keterlambatan dihitung 1 permil (1/1000) dari nilai kontrak perharinya. 31 Desember 2011
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    apakah untuk jenis kontrak dengan sistem lumpsum boleh dilakukan adanya pekerjaan tambah kurang? ( 2 Jawaban ) Lihat semua
  1. Jawaban  :    Boleh. Berdasarkan pengalaman kami terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPKP,dan pihak pihak terkait, pekerjaan Lumsum yang dimaksudkan adalah terhadap nilai seluruh pekerjaan, namun didalamnya tetap dilakukan unit price, sehingga jika terjadi pengurangan pekerjaan atau penambahan pekerjaan tidak boleh melebihi dari nilai kontrak awal, dalam hal ini lebih di utarakan sebagai pengalihan jenis pekerjaan. Sedangkan untuk pekerjaan tambah nilainya melebihi dari nilai kontrak awal. 05 Oktober 2012
  1. Jawaban  :    kontrak lumpsum tidak mengenal adanya tambah kurang. 31 Desember 2011
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    1. apakah pengadaan langsung ATK, makan minum dan foto copy untuk kebutuhan setahun misal dengan pagu Rp. 140.000.000 dapat dilaksanakan dengan sistem SPK/SP bulanan/triwulanan sesuai dengan kebuthan Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    untuk kantor yang hanya punya pejabat pengadaan,penerima barangnya apakah boleh panitia penreima? Lihat semua
Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.