Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Halaman Utama Shvoong>Hukum & Politik>Administrasi Negara>Contoh Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Di Indonesia

Contoh Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Di Indonesia

oleh: achonk     Pengarang : hapka Kurniawan
ª
 
Contoh Putusan Hakim Peradilan Tata Usah Negara Di Indonesia
PUTUSAN 07/G/2008/PTUN.PDG

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 14 Mei 2008, dimana Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa ditetapkan sejak tanggal 30 April 2008, dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan eksepsi, berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa : “ Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171-155-2008 tanggal 30 April 2008 (bukti P-2 = bukti T-11) memiliki dasar hukum kewenangan yaitu :

- Pasal 96 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan bahwa “peresmian pemberhentian dan pengangkatan penggantian antar waktu Anggota DPRD Kabupaten/ Kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas nama Presiden” (bukti T-1) ;

- Pasal 42 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan tata Tertib DPRD yang berbunyi :”Peresmian pemberhentian dan pengangkatan penggantian antar waktu anggota DPRD ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden untuk anggota DPRD Propinsi, Keputusan Gubernur atas nama Presiden untuk anggota DPRD Kabupaten/ Kota selambat-lambatnya satu bulan sejak diterimanya usulan pemberhentian dan pengangkatan dari pimpinan DPRD” (bukti T-2) ;

- Pasal 32 ayat (1) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2005 tentang Tata Cara Verifikasi Persyaratan Calon PAW anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota yang berbunyi “Peresmian pemberhentian dan pengangkatan pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten/ Kota, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur (bukti T-4) ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat rangkaian kewenangan dimulai dari partai politik yaitu dengan diberhentikannya sebagai anggota Partai Amanat Nasional (bukti P-3 = bukti T-5) sampai dengan terbitnya surat keputusan obyek sengketa merupakan satu rangkaian tindakan politik ;

Menimbang, bahwa rangkaian kewenangan merupakan satu rangkaian tindakan politik maka dengan demikian obyek sengketa perkara ini yang diterbitkan oleh Gubernur bersumber dari tindakan politik internal kepartaian sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak berwenang mengadili dalam perkara ini berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima sehingga pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena para penggugat sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka segala biaya yang timbul sehubungan dengan pemeriksaan sengketa ini harus dibebankan kepada penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 107 beserta penjelasannya dan Pasal 109 ayat (1) Undang-undang nomor 5 tahun 1986 yang terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, Majelis tetap mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, akan tetapi dalam mempertimbangkan untuk memutus dan menyelesaikan sengketanya Majelis Hakim mengutamakan alat bukti yang relevan, terhadap alat bukti yang selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;

Mengingat, ketentuan hukum yang bersangkutan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta aturan-aturan lain yang terkait; ----------

M E N G A D I L I

Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. rupiah ) ; -

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2008 oleh kami A D I I R A W A N, SH. sebagai Hakim Ketua Sidang, Y A R W A N, SH. dan JOKO AGUS SUGIANTO, SH masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2008 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MUZAKIR UMAR SH. Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh

HAKIM KETUA SIDANG

Diterbitkan di: 31 Januari, 2011   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    putusan arbitrase asing dan putusan peradilan asing diindonesia Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    GOOD/ Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    apakah dalam perkara TUN kasus kepgawaian harus diselesaikan dlu secra banding administrasi atw bolehkah lgsung ke PTUN? ( 1 Jawaban ) Lihat semua
  1. Jawaban  :    bisa langsung ke ptun tingkat pertama tapi ditengok dulu ktun apa yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha tersebut.contohnya tentang pemberhentian kepala sekolah atau dimutasikan tapi tidak melalui administrasi dulu. 04 Oktober 2012
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    Sertifikat sudah diterbitkan bpn sejak tahun 1994 , diketahui bahwa sertifikat sudah terbit pada waktu untuk meningkatkan status tanah dari sk camat ke sertifikat tahun 2011 , dengan adanya surat BPN Lihat semua
Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.