Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Vivanews.com

oleh: seiya46    
ª
 
Pengambilan kebijakan PKS ini justru menimbulkan dilematis pada menteri dari PKS.

VIVAnews - Beberapa kali Partai Keadilan Sejahtera melakukan manuver politik dengan melakukan pengambilan keputusan yang tidak sejalan dengan partai koalisi. Menilai hal ini, Ketua Departemen Komunikasi Politik, Andi Nurpati, mengatakan, langkah PKS ini justru menganggu roda pemerintahan.

"Kalau roda pemerintahan ini tidak solid, maka akan sulit," kata Andi Nurpati usai menerima pengarahan Ketua Dewan Pembina Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Minggu 1 April 2012.

Menurut Andi Nurpati, pengambilan kebijakan PKS ini justru menimbulkan dilematis pada menteri yang berasal dari PKS. Saat ini, ada tiga kursi kabinet yang dijabat kader PKS. Tiga pos itu yakni Menkominfo Tifatul Sembiring, Mensos Salim Segaf Al-Jufri, dan Menteri Pertanian Suswono.

"Seberapa jauh Menkominfo, Tifatul Sembiring menyuarakan kebijakan pemerintah? Apalagi kebijakan itu misalnya tidak disetujui oleh partainya sendiri. Itu tidak mudah bagi Pak Tifatul," kata Andi. Andi juga mempertanyakan Tifatul yang tidak pernah bicara dan melakukan sosialisasi mengenai kebijakan pemerintah.

"Menkominfo seharusnya menyuarakan kebijakan pemerintah, buktikan kalau beliau tidak ada intervensi dari partai. Nyatanya sampai sekarang tidak pernah bersuara," kata mantan anggota KPU ini.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan nasib menteri PKS di kabinet bukan kewenangan partai koalisi apalagi Demokrat. Kebijakan itu merupakan hak prerogatif Presiden.

Dalam paripurna membahas pasal kenaikan BBM, PKS kembali bersikap berseberangan dengan partai koalisi. Pada akhirnya, PKS memilih untuk menolak keras rencana pemerintah menaikkan harga BBM. (umi)
Diterbitkan di: 01 April, 2012   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.