Pengambilan kebijakan PKS ini justru menimbulkan dilematis pada menteri dari PKS.
VIVAnews - Beberapa kali Partai Keadilan Sejahtera
melakukan manuver politik dengan melakukan pengambilan keputusan yang
tidak sejalan dengan partai koalisi. Menilai hal ini, Ketua Departemen
Komunikasi Politik, Andi Nurpati, mengatakan, langkah PKS ini justru
menganggu roda pemerintahan.
"Kalau roda pemerintahan ini tidak
solid, maka akan sulit," kata Andi Nurpati usai menerima pengarahan
Ketua Dewan Pembina Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor DPP
Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Minggu 1 April 2012.
Menurut Andi
Nurpati, pengambilan kebijakan PKS ini justru menimbulkan dilematis
pada menteri yang berasal dari PKS. Saat ini, ada tiga kursi kabinet
yang dijabat kader PKS. Tiga pos itu yakni Menkominfo Tifatul Sembiring,
Mensos Salim Segaf Al-Jufri, dan Menteri Pertanian Suswono.
"Seberapa
jauh Menkominfo, Tifatul Sembiring menyuarakan kebijakan pemerintah?
Apalagi kebijakan itu misalnya tidak disetujui oleh partainya sendiri.
Itu tidak mudah bagi Pak Tifatul," kata Andi. Andi juga mempertanyakan
Tifatul yang tidak pernah bicara dan melakukan sosialisasi mengenai
kebijakan pemerintah.
"Menkominfo seharusnya menyuarakan
kebijakan pemerintah, buktikan kalau beliau tidak ada intervensi dari
partai. Nyatanya sampai sekarang tidak pernah bersuara," kata mantan
anggota KPU ini.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Anas
Urbaningrum mengatakan nasib menteri PKS di kabinet bukan kewenangan
partai koalisi apalagi Demokrat. Kebijakan itu merupakan hak prerogatif
Presiden.
Dalam paripurna membahas pasal kenaikan BBM, PKS
kembali bersikap berseberangan dengan partai koalisi. Pada akhirnya, PKS
memilih untuk menolak keras rencana pemerintah menaikkan harga BBM.
(umi)