Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Halaman Utama Shvoong>Hukum & Politik>Politik - Umum >Pelaksanaan Demokrasi Negara RI dalam Berbagai Kurun Waktu

Pelaksanaan Demokrasi Negara RI dalam Berbagai Kurun Waktu

oleh: cikki    
ª
 
Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia telah beberapa kali berganti sistem demokrasi. Sistem demokrasi tersebut adalah demokrasi Pancasila, demokrasi liberal, dan demokrasi terpimpin. Dalam kurun waktu tahun 1945-1949 negara kita menganut sistem demokrasi pancasila seperti yang ditegaskan dalam UUD 1945. Namun pelaksanaannya mengalami perubahan. Hal ini karena situasi politik masih labil, karena setelah Indonesia merdeka rakyat masih harus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Oleh karenanya, pada saat itu demokrasi Pancasila belum dapat dilaksanakan sepenuhnya dan adanya perubahan sistem kabinet,_ dari kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer. Sementara itu, demokrasinya berubah dari demokrasi Pancasila menjadi demokrasi liberal. Perubahan sistem kabinet'ini didasarkan atas Maklumat Pemerintah pada tanggal 14 November 1945.

Dalam kurun tahun 1949-1950 UUD yang berlaku di negara kita adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS). Menurut KRIS, sistem demokrasi yang dianut adalah demakrasi liberal. Dalam demokrasi Liberal, pertanggungjawaban pemerintah ada di tangan menteri yang dipimpin oleh perdana menteri, sedangkan kedudukan presiden hanya sebagai kepala negara. .

Pada kurun waktu tahun 1949-1950, UUD yang berlaku di Indonesia adalah UUD Sementara Tahun 1950. UUDS 1950 menganut sistem demokrasi liberaL Pelaksanaan demokrasi liberal ternyata membuat situasi politik tidak stabil. Hal ini terbukti dengan sering terjadinya pergantian kepala pemerintahan yaitu perdana menteri. Karena sering terjadi pergantian perdana menteri, pembangunan tidak dapat dilaksanakan dengan lancar. Partai-partai besar pada waktu itu lebih mengutamakan kepentingan partai/golongannya dibanding kepentingan bangsa dan negara. Hal ini dapat kita lihat dari gagalnya Badan Konstituante melaksanakan tugasnya untuk membuat UUD, sehingga presiden terpaksa harus mengeluarkan Dekret pada tanggal 5 Juli 1959.

Dalam kurun waktu tahun 1959-1965, UUD yang berlaku di Indonesia adalah UUD 45. Pada kurun waktu itu sistem demokrasinya adalah demokrasi Pancasila*, yaitu sila keempat yang diintegrasikan dalam sila-sila lainnya dari Pancasila. Sistem demokrasi pada waktu itu adalah demokrasi terpimpin, maksudnya dipimpin hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Namun dalam pelaksanaannya dipimpin oleh presiden. Dengan demikian di sini terjadi penyimpangan-(mestinya sesuai dengan sila keempat yang diintegrasikan dengan sila-sila lainnya). Bahkan pada waktu itu ada penyimpangan pelaksanaan UUD 1945, contohnya pengangkatan presiden seumur hidup. Sebagai klimaks dari segala penyimpangan itu terjadilah perebutan kekuasaan dengan kekerasan yang dinamakan G-30-S/PKI. Peristiwa ini membawa korban di antaranya tujuh jenderal yang kemudian disebut pahlawan revolusi. Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan keampuhan Pancasila, gerakan itu dapat dipadamkan.

Kurun waktu tahun 1966 - sekarang, UUD 1945 tetap berlaku seperti pada kurun waktu sebelumnya. Hanya pelaksanaannya yang berbeda. Tahun 1966. Orde Baru lahir dan bertekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Demokrasi yang berlaku adalah demokrasi Pancasila

Tatanan kehidupan politik yang dibangun selama tiga puluh tahun telah menghasilkan stabilitas politik dan keamanan. Namun demikian, pengaruh budaya masyarakat yang sangat kental corak paternalistik dan kultur neofeodalistiknya mengakibatkan proses partisipasi dan budaya politik dalam sistem politik nasional tidak berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karenanya, sesuai dengan Ketetapan MPR No. X/MPR/1998 perlu adanya-kebijakan Reformasi Pembangunan di bidang politik.
Diterbitkan di: 26 Februari, 2012   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
Komentar Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.