Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Halaman Utama Shvoong>Hukum & Politik>Politik - Umum >Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Panwaslu Kabupaten/Kota

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Panwaslu Kabupaten/Kota

oleh: Laratewa    
ª
 
  • Pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum ditingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabuaten/Kota yang bisifat ad hoc dan berkedudukan di Ibu kota Kabupaten/Kota, Keanggotaan Panwaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) orang.


    Sesuai dengan Undang-0Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pasal 77, dan pasal 78 Panwaslu Kabupaten/Kota memiliki tugas, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :


    Tugas Panwaslu Kabupaten/Kota :

    1. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang meliputi:
    2. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
    3. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pencalonan bupati/walikota;
    4. Proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan calon bupati/walikota;
    5. Penetapan calon bupati/walikota;
    6. Pelaksanaan kampanye;
    7. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
    8. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
    9. Mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;
    10. Pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
    11. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
    12. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
    13. Proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pemilihan bupati/walikota;
    • Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
    • Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
    • Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;
    • Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
    • Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
    • Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;
    • Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
    • Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Wewenang Panwaslu Kabupaten Kota :
    1. Dapat memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf g diatas ;
    2. Dapat memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu.

    Kewajiban Panwaslu Kabupaten/Kota :

    1. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
    2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Panwaslu pada tingkatan di bawahnya;
    3. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
    4. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
    5. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota; dan
    6. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

    Diterbitkan di: 22 Februari, 2012   
    Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
    1. Menjawab   Pertanyaan  :    apakah sekretaris panwascam dapat menjadi anggota ppk kecamatan? Lihat semua
    1. Menjawab   Pertanyaan  :    pemilu sipa saja atau lembaga apa saja yang berhak melaporkan kecurangan tersebut Lihat semua
    1. Menjawab   Pertanyaan  :    Bagaimana jadwal kampanye setiap partai politik bila ada partai politik yang melakukan kecurangan? Lihat semua
    1. Menjawab   Pertanyaan  :    apa tugas dan fungsi kepala sekretariat panwaslu Lihat semua
    1. Menjawab   Pertanyaan  :    daftar pustakanya mana? Lihat semua
    1. Menjawab   Pertanyaan  :    apa saja tugas panwaslu di tingkat desa ( 1 Jawaban ) Lihat semua
    1. Jawaban  :    mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang bersih dan adil 26 September 2013
    1. Menjawab   Pertanyaan  :    apa saja pertanyaan ujian tes panwaslu kabupaten? Lihat semua
    1. Menjawab   Pertanyaan  :    tugas bendahara panwaslu Lihat semua
    1. Menjawab   Pertanyaan  :    apa tujuannya kamu menjadi panwaslu ( 1 Jawaban ) Lihat semua
    1. Jawaban  :    ingin supaya pemilu terlaksana jurdil dan sesuai dengan perundang-undangan 17 April 2013
    1. Menjawab   Pertanyaan  :    undang - undang panwaslu no 15 tahun 2013 isinya tentang apa saja? Lihat semua
    Terjemahkan Kirim Link Cetak
    X

    .