Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Halaman Utama Shvoong>Hukum & Politik>Politik - Umum >Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu Provinsi

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu Provinsi

oleh: Laratewa    
ª
 
  • Pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum ditingkat provinsi dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi yang berkedudukan di Ibu kota provinsi, Keanggotaan Bawaslu ptovinsi sebanyak 3 (tiga) orang.

    Sesuai dengan Undang-0Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pasal 75, dan pasal 76 Bawaslu provinsi memiliki tugas, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :


    Tugas Bawaslu Provinsi :


    a) Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi yang meliputi:

    1. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
    2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan pencalonan Gubernur;
    3. Proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan calon gubernur;
    4. Penetapan calon Gubernur;
    5. Pelaksanaan kampanye;
    6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
    7. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
    8. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
    9. Proses rekapitulasi suara dari seluruh kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
    10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
    11. Proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan pemilihan gubernur;
  • b) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu dan ANRI;

    c) Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;

    d) Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi untuk ditindaklanjuti;

    e) Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;

    f) Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat provinsi;

    g) Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;

    h) Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan

    i) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.


    Wewenang Bawaslu Provinsi :

    1. Dapat memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f; dan
    2. Dapat memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu.


    Kewajiban Bawaslu Provinsi :

    1. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
    2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
    3. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
    4. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
    5. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi; dan
    6. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Diterbitkan di: 22 Februari, 2012   
    Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
    Terjemahkan Kirim Link Cetak
    X

    .