Ruang Politik Bagi Perempuan

Demikian pula dengan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2009, dorongan terhadap perempuan untuk menjadi legislator tetap didorong oleh Undang-Undang pemilihan umum dengan keharusan partai politik menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh per seratus) perempuan dalam pencalonan, bahkan diperkuat dengan penerapan zipper system, dimana setiap 3 (tiga) orang calon dalam daftar calon sekurang-kurangnya terdapat 1 (satu) orang calon perempuan. Sayangnya kemudian Makhkamah Konstitusi melalui putusannya menetapkan pemberlakukan suara terbanyak dalam menetapkan calon terpilih, artinya dengan keputusan ini semua calon bertarung secara bebas dan penempatan nomor tidak lagi menjadi penting bagi calon.

Apapun bentuk affirmative yang diberikan terhadap perempuan dalam keikut-sertaannya sebagai calon dalam pemilihan umum, pemilu tahun 2004 dan pemilu tahun 2009 belum menunjukan adanya peningkatkan yang signifikan jumlah perempuan yang masuk ke parlemen. Tentu hal ini perlu adanya dorongan yang kuat, tidak hanya pada saat tahapan pemilu (pencalonan), tetapi harus dimulai dari perjuangan perempuan didalam partai politik.

Perempuan harus dapat mengambil peran, salah satunya adalah berperan dalam pendirian suatu partai politik, dimana undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, telah menberi syarat bahwa “Pendirian dan pembentukan Partai Politik harus menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. Artinya ruang ini, perempuan tidak hanya sekedar bagian untuk memenuhi kuota 30% melainkan sebagai bagian inisiator pendirian dan pembentukan suatu partai politik.

Demikian tentunya perempuan tersebut akan menjadi bagian penting didalam partai, dan selanjutnya menjadi pengawal terhadap komposisi perempuan didalam susunan kepengurusan partai politik baik tingkat pusat, tingkat provinsi dan kabupaten/kota, yang seharusnya terdapat sekurang-kurangnya 30% perempuan didalam setiap kepengurusan. Bahkan jauh dari itu, perempuan yang telah menjadi bagian penting dalam pendirian partai politik tidak hanya menjadi mengawal komposisi perempuan dalam kepengurusan partai politik dari sisi jumlah saja, melainkan dapat juga menjadi penentu bagi perempuan agar dapat menduduki jabatan-jabatan penting didalam kepengurusan partai politik.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, telah memberikan penegasan kembali tentang dorongan bagi perempuan untuk ikut serta dalam pencalonan, hal tersebut dapat dilihat pada pasal 29 ayat (1), ayat (1a) dimana partai politik melakukan rekrutmen terhadap warga Negara Indonesia untuk menjadi ;

a. Anggota partai politik

b. Bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

c. Bakal Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

d. Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik tersebut diatas, harus dilaksanakan melalui kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

Aturan diatas, memberikan perlindungan terhadap kader partai dan membuka ruang terhadap perempuan, dengan demikian ruang bagi kader partai perempuan didalam partai sangat terbuka lebar, dan dilindungi. Ruang-ruang ini harus dapat dimanfaatkan secara maksimal bagi perempuan termasuk aktivis yang peduli terhadap perempuan dalam menghadapi pemilihan umum tahun 2014.