Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Pilkada DAN CALON INDEPENDEN

oleh: poetracaput     Pengarang : awal
ª
 
Adanya perubahan dalam mekanisme pengangkatan kepala daerah (gubernur, bupati dan walikota), dari tidak langsung menjadi langsung. Yang ditandai dengan direvisinya UU Nomor 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah. Setidaknya, menjadi cermin bahwa demokratisasi memang merambah hingga ke pelosok.
Alih-alih, untuk terjadinya demokratisasi di tingkat lokal. Nampaknya, perlu pembuktian secara serius. Hal dimaksud, yakni; apakah revisi UU Nomor 22/1999, yang akan disahkan oleh Komisi II DPR RI. Di dalam salah satu pasal atau pun ayatnya, memuat tentang “calon independen”.
Mengapa calon independen demikian penting posisinya dalam pemilihan langsung kepala daerah (pilkada). Oleh karena, calon independen, dalam batas tertentu (baca: konteks Indonesia) bisa menjadi penghalang -meski tidak ada jaminan- untuk terjadinya politik uang.
Sebelum adanya revisi terhadap UU Nomor 22/1999, setiap pemilihan kepala daerah hanya dilakukan di parlemen daerah (DPRD). Dan sudah menjadi rahasia umum, bahwa di dalam pemilihan internal DPRD itu sangat kental dengan “aroma” politik uang.
Pertanyaan krusial, sehubungan dengan adanya pemilihan langsung kepala daerah pasca revisi UU Nomor 22/1999 (bila ternyata tidak memuat calon independen). Apakah politik uang bisa dinetralisir? Jawabnya, tergantung seberapa terbukanya (baca: demokratisnya) mekanisme pencalonan tersebut.
Tanpa bermaksud mengatakan bahwa adanya pemilihan langsung di tingkat lokal tidak akan merubah kondisi “demokrasi” kita. Sejauh yang dimaksud sebagai sarana pendidikan dan partisipasi politik bagi masyarakat dan juga sekaligus sebagai barometer tren politik nasional. Maka, keberadaan pilkada sangatlah penting.
Tetapi, keberadaan pilkada akan menjadi sia-sia dan kontra produktif dengan misi demokrasi yang kita emban. Hal itu bisa dilihat dari mekanisme pencalonan pilkada yang masih melibatkan partai politik dan tidak memberi ruang bagi individu-individu tertentu untuk mencalonkan diri. Hal ini yang mengemuka di dalam rapat pembahasan revisi UU Nomor 22/1999. Dikatakan bahwa pasangan bakal calon (hanya) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh kursi di DPRD sekurang-kurangnya 15 persen dari jumlah anggota DPRD.
Padahal draft awal dan juga saat pembahasan awal, terbuka peluang adanya calon kepala daerah yang berasal dari luar partai politik. Sayang, dalam pandangan beberapa fraksi di DPR, justru menutup peluang dimungkinkannya calon independen dan mengusulkan pencalonan harus melalui partai politik.
Ketika pencalonan kepala daerah hanya dimungkinkan lewat mekanisme partai politik, dan tidak mengapresiasi keberadaan calon independen. Sesungguhnya, tidak ada yang baru dalam demokrasi kita. Yang membedakannya dengan aturan lama, hanyalah pada siapa pemilihnya (konstituennya).
Kalau aturan lama menyebutkan pemilihan kepala daerah melalui proses di DPRD, maka aturan baru (pasca revisi) mengatakan dipilih langsung oleh rakyat. Pada titik ini saja, pembaruan politik terjadi. Sementara substansi dari diadakannya pemilihan langsung tidak mengalami perubahan alias terjadi konservatisme.
Jadi, mengatakan kewenangan DPRD telah dipangkas habis dengan direvisinya UU Nomor 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, tidak sesuai dengan logika politik. Karena, logika politik mengharuskan maksud dan tujuan diadakannya pemilihan langsung berjalan selaras dengan logika demokrasi yang mengedepankan aspek keterbukan dan kebebasan.
Keterbukaan dan kebebasan dalam hal ini, tentu saja menyangkut keberadaan calon independen. Dengan prinsip: semua orang berhak mencalonkan diri sebagai kepala daerah –sejauh orang itu memiliki kualifikasi dan kapasitas- maka revisi UU Nomor 22/1999 harus kita tolak, bila tidak ada perubahan substansial.
Justru revisi terhadap UU Nomor 22/1999, hanya menjadi topeng pelindung bagi anggota DPRD dari serangkaian masalah seperti korupsi, dengan mengatakan bahwa kedaulatan telah kembali ke tangan rakyat dengan adanya pilkada. Dan, anggota DPRD tinggal mengawasi jalannya pemerintahan dari hasil pilkada.
Bahwa politik uang masih akan terjadi di dalam pilkada, bukanlah mengada-ada. Asumsi dasarnya sederhana. Dengan keberadaannya sebagai satu-satunya gerbang pilkada, maka partai politik atau gabungan partai politik, yang berhasil memenuhi persyaratan minimal 15 persen kursi DPRD, bisa memainkan kartu Asnya.
Dengan hipotesa sebagai berikut: satu kabupaten/kota akan menyelenggarakan pemilihan langsung kepala daerahnya. Pasangan bakal calon bupati/walikota, katakanlah ada 10 pasangan. Sementara yang berhak untuk mengajukan pasangan bakal calon ada sekitar 5 partai politik atau gabungan partai politik.
Dari mekanisme pencalonan pilkada, dikatakan, setiap partai politik atau gabungan partai politik berhak mencalonkan satu pasangan bakal calon untuk selanjutnya mengajukan persyaratan administrasi ke KPU Daerah. Yang kemudian, menetapkan pasangan bakal calon yang lulus seleksi administrasi sebagai kandidat kepala daerah.
Masalah krusial bukanlah pada persyaratan administrasi. Melainkan pada proses pemilihan di internal partai politik atau gabungan partai politik. Yakni, bagaimana proses mendapatkan 5 pasangan bakal calon. Sementara polling yang ada menyebutkan, bahwa ke 10 pasangan bakal calon memiliki kualifikasi dan kapasitas yang relatif sama.
Kemungkinan tidak terbukanya partai politik dalam proses pencalonan kepala daerah, menjadi preseden buruk untuk terjadinya politik uang. Seperti pada pengalaman pemilu legislatif 5 April kemarin. Bagaimana tidak terbukanya partai politik di dalam penyusunan daftar calegnya
Isu yang beredar kala itu, bahwa pemberian nomor urut ditentukan oleh seberapa besar zakat yang harus dikeluarkan oleh sang caleg kepada partainya. Hasil pemantauan Koalisi Ornop Pemantau Pemilu Sulawesi Selatan (KOPPSS), pada proses pencalonan anggota legislatif di 6 partai politik membuktikan hal tersebut.
Sehubungan dengan kasus yang terjadi pada pemilu legislatif 5 April, tereliminasinya 5 pasangan bakal calon yang lain dalam hipotesa di atas mungkin juga diakibatkan oleh permainan zakat-zakatan para bakal calon lainnya (semoga hipotesa ini tidak menggambarkan realitas sesungguhnya).
Oleh karena itu, satu-satunya cara agar politik uang tidak menjadi faktor determinan dalam proses pencalonan kepala daerah. Perlunya diapresiasi calon independen dalam revisi UU Nomor 22/1999, baik dalam bentuk pasal atau pun ayat. Yang jelas bahwa mekanisme pencalonan bisa di luar partai politik.
Diterbitkan di: 16 Agustus, 2010   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.