Menjajaki secara historis-kritis momen-momen sejarah bangsa, di mana kita gagal atau sekurang-kurangnya lalai menjodohkan
"
persatuan" dan "kemerdekaan". Jauh sebelum kita mencita-citakan kemerdekaan, kita lebih dulu meraih persatuan. Itu yang terjadi dengan Sumpah Pemuda 1928. Demikianlah persatuan ada, sebelum negara dan Pemerintah Indonesia ada. Itulah realita sejarah.
Dengan amat bagus penyair Rendra membawakan kembali realita sejarah itu ke masa kini, dalam orasi kebudayaannya di Pagelaran Keraton Yogyakarta, 20 Agustus 1998 berikut:
"
Kebangsaan Indonesia adalah ciptaan rakyat Indonesia, bukan ciptaan Pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia tinggal mewarisi saja dari rakyat. Tahun 1928 , tujuh belas tahun sebelum kemerdekaan , beberapa pemuda yang kita tidak ingat lagi namanya atau anonimus, yang kita ingat salah satunya adalah W. R. Supratman dengan biolanya, menyayikan lagu Indonesia Raya.
Pada waktu itu pemuda menyatakan prasetya, bahwa kami adalah satu bangsa yaitu bangsa Indonesia, satu tanah air yaitu Tanah Air Indonesia, satu bahasa yaitu bahasa Indonesia.
Aneh dan juga tiba-tiba Madjoindo, Marah Rusli mengarang dalam bahasa Indonesia, Armijn Pane berkata horas bah, lalu mengarang dalam bahasa Indonesia. J. E. Tatenkeng orang Sangir, menulis dalam bahasa Indonesia. M. R. Dayoh menulis dalam bahasa Indonesia. Ki Panji Tisna mengarang novel dalam bahasa Indonesia. Gesang membuat lagu Bengawan Solo dalam bahasa Indonesia. Tiba-tiba saja diterima sebagai bahasa nasional Indonesia, Padahal, pemerintah belum ada ..."
Benar memang, persatuan itu bagaikan rahmat yang dianugrahkan kepada kita. Kita tidak tahu dari mana datangnya persatuan itu. Persatuan seakan berasal dari luar sejarah kita, mempunyai sifat mistis.
Tokoh pemuda waktu itu, Muhammad Yamin malah memperkuat lagi sifat mistis itu dengan menghubungkan Sumpah Pemuda dan Sumpah Palapa yang diucapkan Gajah Mada.
Patut diingat, persatuan Indonesia mempunyai sebab yang
monokausal yakni keinginan untuk bebas penjajahan kolonial.
Setelah tiada lagi penjajahan, tak mungkin lagi persatuan dibela secara monokausal. Sukarno justru memakai klise-klise monokausal untuk membangun nasionalisme. Itu yang mendasari politik konfrontatifnya yang anti kapitalisme, anti impralisme dan kolonialisme. Ke dalam Sukarno menggalang persatuan nasionalis, Islam dan komunis. Ia menggadaikan pluralisme klompok dan etnis dapat terangkum begitu saja dalam idiologi Nasakom dan ia tidak berhasil merasionalkan mitus persatuan itu.
Souharto lebih fatal lagi. Ia bukannya merasionalkan persatuan itu, melainkan malah makin memitoskannya lagi. Persatuan nasional dianggap benda suci yang tidak boleh diganggu gugat. Untuk memelihara "persatuan suci" ini ia mengeluakan pelbagai tabu, di antaranya SARA. Makin SARA ditabukan, makin persatuan dijadikan sakral. Atas nama persatuan , ia dapat membuat politik apa pun, sesuai nafsu kekuasaannya.
Pemerintah jangan lagi mengupayakan kebersamaan kolektif. Ciptakan saja suasana di mana dijamin dan diakui kebebasan warga negara dalam kelompoknya, dapat menstrukturisasikan diri lewat kelompok-kelompoknya, yang dapat menentukan sendiri tindakannya, terlepas dari negara. Kelompok-kelompok ini kemudian dipersilahkan ikut menentukan proses politik negara. Civil sociaty.
Gimut. Jakarta 23 Oktober 2009