Pengumuman Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 nampaknya mengundang banyak pihak untuk ikut berkomentar. Kabinet ini,
menurut beberapa pengamat, salah satunya pakar hukum Todung Mulya Lubis sebagai kabinet balas budi. Kabinet ini memang dikatakan oleh Presiden SBY dipilih secara rasional dan objektif. Namun, dilihat dari komposisinya, nama-nama yang ada memang sebagian besar adalah politisi dari pada professional.
Inilah daftar nama Menteri KIB Jilid 2:
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan: Marsekal TNI (Purn.) Djoko Suyanto
Menko Perekonomian: Hatta Radjasa
Menko Kesra: Agung Laksono
Menteri Sekretaris Negara: Sudi Silalahi
Menteri Dalam Negeri: Gamawan Fauzi
Menteri Luar Negeri: Marty Natalegawa
Menteri Pertahanan: Purnomo Yusgiantoro
Menteri Hukum dan HAM: Patrialis Akbar
Menteri Keuangan: Sri Mulyani
Menteri energi dan Sumber Daya Mineral: Darwin Zahedy Saleh
Menteri Perindustrian: MS Hidayat
Menteri Perdagangan: Mari Elka Pangestu
Menteri Pertanian: Suswono
Menteri Kehutanan: Zulkifli Hasan
Menteri Perhubungan: Freddy Numberi
Menteri Kelautan dan Perikanan: Fadel Muhammad
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi: Muhaimin Iskandar
Menteri Pekerjaan Umum: Djoko Kirmanto
Menteri Kesehatan: Endang Rahayu Sedyaningsih
Menteri Pendidikan Nasional: Muhammad Nuh
Menteri Sosial: Salim Assegaf Aljufrie
Menteri Agama: Suryadharma Ali
Menteri Kebudayaan dan Pariwisata: Jero Wacik
Menteri Komunikasi dan Informatika: Tifatul Sembiring
Menteri Riset dan Teknologi: Suharna Surapranata
Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM: Syarifudin Hasan
Menneg Lingkungann Hidup: Gusti Muhammadi Hatta
Menneg Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Linda Agum Gumelar
Menneg Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: EE Mangindaan
Menneg Pembangunan Daerah Tertinggal: Helmy Faisal Zaini
Menneg PPN/Kepala Bappenas: Armida Alisjahbana
Menneg BUMN: Mustafa Abubakar
Menneg Perumahan Rakyat: Suharso Manoarfa
Menneg Pemuda dan Olahraga: Andi Mallarangeng
Kabinet memang diisi oleh beberapa orang dari kalangan professional. Tetapi, sebagian besar posisi diisi oleh politisi partai. Karena memang, posisi menteri pada kabinet kali ini juga menjadi posisi strategis untuk selanjutnya naik ke kursi kepresidenan, karena jika UU yang ada tidak berubah, maka SBY tidak dapat memimpin lagi pada masa bakti berikutnya.
(Dikutip dari berbagai sumber)