Harapan untuk Caleg yang Dilantik
KALAU tak ada aral melintang tentu anggota DPR RI terpilih di Pemilu 2009 tidak
lama lagi akan di lantik. Dan sebagian anggota dewan (DPRD) di daerah sudah dilantik.
Berbagai komentar orang akan muncul pula, selain mengingat jumlah anggota dewannya yang memang banyak, banyak pula warna yang muncul.
Sudah pasti tidak akan mengherankan kalau penilaian atasnya jadi bervariasi. Namun, perkiraan terhadap DPR RI mendatang, setelah memperhatikan hasil Pilpres yang baru lalu, saya prediksi selisih penilaian itu amat tipis, yaitu antara biasa-biasa saja dengan yang dulu.
Dari pengalaman masa Orba dulu, bertaring atau ompong nampaknya tidak ditentukan oleh pendidikan tinggi, seperti S1, S2, bahkan dokter maupun profesor. Ada saat itu pakar Kimia apa yang dilakukannya? Ahli pertambangan, sarjana teknik, pertanian, kedokteran, farmasi, tapi mana suaranya? Artinya, mana yang hebat-hebat, yang benar benar-benar bersuara untuk rakyat. Berapa persenlah?
Kendati sekarang kita tidak di era Orba lagi, namun rakyat tetap berharap agar anggota dewan akan lebih dapat lagi menyuarakan kepentingan rakyat banyak, tidak begitu tumbuh bagai di era lalu. Memang ada istilah kualisi dan Caleg dari kalangan non politikus seperti dari kalangan artis yang biasa saja akan menjadi satu prediksi, mereka mungkin dapatkan pecahan orientasi dari mereka yang sudah kawakan di dewan.
Sedangkan yang kawakan yang dimaksud mungkin sudah terkait dengan kortingan penguasa, seiring terciumnya fenomena mengakomodasi mayoritas partai di tubuh kabinet yang diwarnai sharing power. Kalau prediksi saya ini betul, demokrasi macam apa yang sedang kita cari?
Maksudnya, dari pengalaman pahit, ada oknum anggota dewan periode lalu mempertontonkan perilaku tak pantas. Dari jual-beli aturan, pemaksaan kehendak untuk menaikan gaji, menghamburkan uang Negara untuk studi banding tak jelas hasilnya, hingga perilaku amoral berhubungan intim dengan wanita lain (kasus WIL) tersebar ke media masa.
Agaknya untuk itu semua juga mengunakan uang rakyat lagi, selain gaji anggota DRP RI itu sendiri sekitar Rp24 Juta sebulan, sementara yang memprihatinkan sampai anak cucu, dalam APBN 2008 cicilan pokok dan bunga hutang luar negeri kita mencapai Rp90 triliun, seiring pembangunan infrastruktur jalan dan penerangan kelistrikan bak mengharap hujan dari langit. Mestinya, sudah saatnya institusi dewan bisa mereformasi institusi lainnya.